‘​Getaran Hati’ Presiden Prabowo di Sentul

Eko Wahyuanto 

Pengamat Kebijakan Publik

​Sentul International Convention Center (SICC) hari ini, menjadi epicentrum bertemunya energi pusat dan daerah dalam perhelatan rutin tahunan, Rapat Kerja Nasional. diprakarsai Kementerian dalam Negeri. 

Di hadapan lebih 4.400 pasang mata pejabat pusat dan daerah, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya memberikan arahan administratif, tetapi juga berbagai makna eksistensialis dari program prioritas yang sudah dikerjakan. 

Dalam bahasa filosofi, apa yang dilakukan presiden Prabowo disebut sebagai " komitmen pada situasi". 

Presiden memulai pidatonya dengan kalimat yang tak lazim bagi seorang jenderal: "Hati saya bergetar." 

Bukan retorika emosional. Dalam kacamata kepemimpinan, ini manifestasi dari Authentic Leadership. Presiden Prabowo ingin menunjukkan, kekuasaan bukan benda mati di rantai birokrasi. Ia organisme hidup, memiliki denyut nadi dan adrenalin membangun kebersamaan dalam perjuangan memajukan bangsa. 

Presiden ingin para Bupati, Walikota, hingga Gubernur merasakan kegelisahan sama. Bahwa mengurus negara bukan tentang kekuasaan melainkan penyelamatan masa depan yang sedang dikepung ketidakpastian global.

​Realisme Geopolitik

​Dalam tinjauan kebijakan publik, Presiden Prabowo ibarat memberikan kuliah umum tentang realisme politik (Realpolitik). Menyerang balik para pakar yang terlalu asyik dalam menara gading idealisme. "Dunia keadaan nyata, bukan keadaan ideal.” Dengan identitas dan tatanan politik pasca-2024 dapat dilihat semakin anarkis. 

Indonesia memilih jalan tengah, tidak memihak Barat atau Timur alias non-blok. Meski itu jalan sunyi, tidak populis dan tetap berbahaya. Maka Indonesia harus kuat, jika lemah, "Nobody is going to help us,"  

Inilah bentuk transparansi komunikasi publik, lugas namun tetap dalam konteks bersahabat. Pernyataan ini seperti hendak mengajak mentalitas publik lebih bijak dalam membaca konstelasi yang terjadi. “Berdikari" meskipun sulit dan pahit. Kuat dengan sistem pertahanan yang tak bisa ditawar, dan kemandirian pangan-energi yang dipaksa cepat.

​Secara filosofis, Presiden Prabowo nampaknya paham betul soal konsep The Prince versi modern yang lebih etis.  Bahwa seorang pemimpin harus sanggup  menjadi “singa” untuk menakuti “serigala” (ancaman luar) dan menjadi “kancil” untuk mengenali jerat (korupsi dalam negeri). Ia tidak lagi bicara soal "apa yang seharusnya," tapi "apa yang ada di depan mata."

Demokrasi dan Standar Ganda

​Misi negara demokrasi dalam pidato  kali ini mendapat sentuhan kritis dan tajam. Mempertanyakan standar ganda negara-negara Barat terkait HAM dan demokrasi, merujuk pada ketidakberdayaan dunia melihat tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia.

​Pandangan ini selaras dengan pemikiran filsuf Slavoj Žižek yang sering mengkritik kemunafikan ideologi liberal. 

Presiden Prabowo sedang mencoba mendefinisikan ulang "Demokrasi Indonesia" sebagai demokrasi substantif, bukan prosedural. Baginya, apa gunanya kotak suara jika rakyatnya lapar? Apa gunanya retorika HAM jika negara tidak mampu melindungi kedaulatan warganya dari tekanan ekonomi global?

​Definisi demokrasi yang terlalu menekankan pada "kekuatan" seringkali berisiko mengabaikan check and balances. Harus membuktikan bahwa kepemimpina kuat, memberikan ruang bagi kritik, karena demokrasi tanpa oposisi ibarat orkestra tanpa harmoni. Hanya ada satu nada mendominasi. Iramanya tidak seindah perpaduan berbagai nada yang tertata.

Begitu juga demokrasi, Ia tak dapat hidup dalam ruang hampa tanpa perbedaan. Demokrasi hanya akan berdenyut ketika ada pertengkaran ideologi dan gagasan untuk menghasilkan rumusan baru.

​Melawan "Banalitas Kejahatan"

Rakornas kali ini  penyatuan visi, dari suara seorang Presiden, untuk memangkas anggaran yang tidak efisien, menutup kebocoran dari anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga honorarium pengelola keuangan yang jika dijumlahkan mencapai angka fantastis ratusan triliun rupiah.

​Ini serangan langsung yang disebut Hannah Arendt sebagai The Banality of Evil (Banalitas Kejahatan). Dimana praktik birokrasi, tidak mampu menjelaskan batasan antara korupsi dan pemborosan. Setiap kebocoran dianggap "normal" karena dilakukan kolektif kolegial.

Pejabat merasa tidak berdosa menghabiskan uang rakyat untuk perjalanan dinas yang tak perlu hanya karena "sudah ada aturannya." Presiden​ Prabowo ingin memutus "rantai banalitas" ini dengan pedang efisiensi.

Menuntut pertanggungjawaban moral di atas tanggung jawab administratif. 

Inilah kebijakan publik paling berisiko. Memangkas "kenikmatan" birokrasi di tengah struktur pemerintahan gemuk adalah paradoks. Secara substansi, ini langkah heroik, namun, secara politik, ia sedang menciptakan musuh dalam selimut di koridor-koridor kekuasaan baik di pusat dan daerah.

​"Penjaga Gawang" Sejarah

Presiden ​Prabowo menutup pidatonya dengan narasi menggetarkan: "Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah." Kalimat ini mengingatkan kita pada filsuf George Santayana, bahwa pemimpin bukanlah sekadar numpang lewat dalam kecamuk perjuangan. Namun harus menjadi "penjaga gawang" sejarah Indonesia.

​Dari perspektif komunikasi publik, Prabowo sedang membangun narasi Urgency. Menciptakan rasa "darurat" agar seluruh mesin birokrasi bergerak cepat dan sinergi. 

Relasi antara pusat dan daerah bukan sekadar jargon, melainkan mandatory yang harus dijalankan dalam sistem terstruktur dan hierarkis.  Kepala daerah berhenti menjadi raja-raja kecil yang sibuk membangun dinasti. Harus bersedia menjadi pelayan publik, mengabdi secara ikhlas.

​Sentul hari ini bukan sekedar sentral kebangkitan dan semangat nasional dikemas dalam Rakornas. Tetapi panggung yang digunakan menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan presiden Prabowo, Indonesia tidak boleh menjadi bangsa cengeng.

Indonesia harus kuat, karena jika lemah hanya akan menjadi catatan kaki  dalam tulisan heroisme internasional. 

​Pertanyaannya; Apakah “getaran hati” presiden Prabowo hari ini benar-benar menjalar ke hati para hadirin di SICC? 

Ataukah para pejabat itu gemetar bukan karena patriotisme, melainkan takut "pundi-pundi" kenyamanan mereka terusik dengan pesan sang jenderal?

​Kepemimpinan Presiden Prabowo adalah aksioma tentang bagaimana otoritas kuat dipadukan dengan efisiensi radikal dalam bingkai demokrasi. Frasa ini akan dicatat sebagai perjuangan Indonesia dari ancaman kegagalan.

​ibarat "pedang" narasi ini siap menebas siapapun yang mencoba mencuri hak rakyat di balik meja-meja birokrasi.