Jangan Main-Main dengan Pendidikan, atau Akan Lahir Generasi Mainan

Oleh: Marsma TNI Dr. Ir. Hikmat Zakky Almubaroq, S.Pd., M.Si.

Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi Logistik Militer Universitas Pertahanan RI

Seorang anak Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya karena kemiskinan ekstrem sehingga tidak mampu membeli buku dan alat tulis untuk bersekolah.

Peristiwa ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan, tetapi alarm keras tentang bagaimana pendidikan yang terlepas dari pemenuhan kebutuhan dasar dapat melahirkan keputusasaan paling sunyi.

Ketika pendidikan tidak ditopang oleh gizi, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan, ia kehilangan makna paling dasarnya: memberi harapan dan masa depan.

Peringatan dalam judul tulisan ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya sangat menentukan masa depan bangsa. Pendidikan yang dikelola secara setengah hati akan melahirkan generasi yang mudah digiring, mudah dipecah-belah, dan mudah diperalat.

Mereka bisa tampak cakap secara administratif, namun rapuh secara nalar, aktif di permukaan, tetapi miskin kedalaman berpikir. Sibuk dengan bungkus, lupa pada isi.

Sejarah menunjukkan bahwa kehancuran sebuah bangsa jarang diawali oleh kekalahan militer semata, melainkan oleh kelalaian panjang dalam membangun kualitas manusianya.

Karena itu, perhatian negara terhadap pendidikan, gizi, dan ketahanan pangan harus dibaca secara jernih. Ketika Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan konsistensi dalam menempatkan pendidikan, pemenuhan gizi, dan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional, yang sedang dibangun sejatinya bukan sekadar program kesejahteraan, melainkan fondasi kekuatan nasional jangka panjang. Ini adalah pendekatan struktural, yang menautkan kualitas manusia dengan kedaulatan negara.

Pendidikan bukan sekadar urusan kurikulum, gedung sekolah, atau angka partisipasi. Pendidikan adalah mesin pembentuk kualitas manusia. Ia menentukan apakah sebuah bangsa akan berdiri sebagai subjek sejarah atau sekadar menjadi objek dari kepentingan pihak lain.

Karena itu, pendidikan tidak pernah netral, ia selalu politis dalam arti strategis, karena menyangkut arah, daya tahan, dan masa depan bangsa.

Berbagai kajian global menguatkan argumen ini. World Bank mencatat bahwa peningkatan satu tahun rata-rata lama sekolah dapat menaikkan produktivitas tenaga kerja hingga sekitar 8–10 persen.

Sementara OECD menegaskan bahwa kualitas pembelajaran berkorelasi langsung dengan inovasi, stabilitas sosial, dan daya saing ekonomi. Dengan kata lain, pendidikan yang lemah bukan hanya persoalan sosial, melainkan juga persoalan ekonomi dan keamanan nasional.

Dalam konteks Indonesia, persoalan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari isu gizi dan ketahanan pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional masih berada di kisaran 21 persen, yang berarti jutaan anak Indonesia memulai hidup dengan keterbatasan biologis yang berdampak langsung pada perkembangan kognitif dan kemampuan belajar. Berbagai studi menunjukkan bahwa anak yang mengalami stunting berisiko kehilangan kapasitas belajar dan produktivitas saat dewasa.

Gizi bukan isu pinggiran, ia adalah fondasi kecerdasan. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan pembentukan karakter dan daya pikir. Ketahanan pangan bukan semata persoalan ekonomi, melainkan syarat kedaulatan bangsa.