Mengapa Kepala Daerah Paling Rentan Kena OTT?

PROFIL PENULIS

Fransiskus Lature, S.H.

Penulis adalah Advokat & Managing Partner FLP LAW FIRM. | Pendiri dan Chief Executive Officer Institut Rumah Keadilan Indonesia (IRKI).

KEPALA daerah memegang kewenangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kewenangan ini mencakup perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, penetapan kebijakan, serta persetujuan proyek dan perizinan.

Posisi tersebut menempatkan kepala daerah sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada penggunaan keuangan publik.

Besarnya kewenangan tidak selalu diikuti oleh pengawasan yang seimbang. Dalam praktik pemerintahan daerah, relasi antara kepala daerah, birokrasi, dan pelaku usaha kerap berjalan sangat dekat.

Ketika mekanisme kontrol lemah, ruang penyalahgunaan kewenangan menjadi terbuka, terutama pada sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah Kepala daerah menunjukkan pola kasus yang relatif sama. Perkara umumnya berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran, Proyek Pembangunan, serta Kebijakan Perizinan.

Kasus-kasus tersebut muncul dari berbagai daerah dan melibatkan Bupati, Wali kota, hingga Gubernur. Dalam sistem pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki ruang diskresi yang luas.

Persetujuan anggaran, penentuan prioritas proyek, dan rekomendasi administratif sering bergantung pada keputusan pimpinan daerah.

Struktur birokrasi yang hierarkis membuat aparatur di bawahnya berada pada posisi mengikuti arah kebijakan. Ketimpangan kewenangan ini meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan jabatan. Faktor politik turut memperbesar kerentanan tersebut.

Proses pemilihan kepala daerah membutuhkan biaya yang tinggi. Setelah terpilih, tekanan untuk memenuhi kepentingan jaringan politik dan pendukung tidak dapat dihindari.

Kondisi ini kerap mendorong praktik transaksional dalam pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan anggaran dan perizinan.

Dalam banyak perkara korupsi di daerah, praktik penyimpangan melibatkan lebih dari satu pihak. Jaringan birokrasi dan pelaku usaha sering terlibat dalam skema yang sama.

Kepala daerah menjadi titik sentral karena kewenangan yang dimiliki menentukan arah kebijakan dan distribusi sumber daya. Ketika pengawasan internal tidak berjalan efektif, praktik tersebut dapat berlangsung secara berulang.

Desain tata kelola pemerintahan daerah juga berkontribusi terhadap tingginya risiko korupsi. Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah mengelola urusan lokal. Namun, penguatan kewenangan ini tidak selalu disertai penguatan akuntabilitas.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sering belum optimal dan kerap terjebak dalam kompromi politik.

Pengawasan internal menghadapi keterbatasan struktural. Aparat pengawas berada dalam satu garis komando dengan kepala daerah sehingga independensi pengawasan menjadi persoalan. Pengawasan eksternal umumnya bersifat reaktif dan bergerak setelah dugaan pelanggaran terjadi.