Minggu, 24 Mei 2026

Tribunners / Citizen Journalism

Papua Tak Bisa Dilihat dari Satu Film Dokumenter

Film dokumenter Pesta Babi menuai kontroversi, publik diingatkan kritis melihat Papua dan tidak terjebak narasi kolonialisme tunggal.

Tayang:
Editor: Glery Lazuardi

Namun, ketika pemerintah berupaya serius membangun Papua, muncul pula tudingan bahwa pembangunan tersebut merupakan bentuk penjajahan baru. Kalau Papua tertinggal, pemerintah pusat dikritik.

Tapi ketika pemerintah serius membangun, dicurigai. Kan susah jadinya. Jangan kunci Papua dengan narasi ketertinggalan. Yang harus kita pastikan adalah pembangunan itu adil, melibatkan warga lokal, dan benar-benar memberi manfaat.

PSN Food Estate di Merauke tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang negatif. Apalagi, menurutnya, proyek tersebut berkaitan dengan isu besar kedaulatan pangan nasional.

Isu pangan itu isu kedaulatan negara. Kalau Indonesia terus-terusan bergantung pada impor pangan, maka Indonesia akan mudah ditekan. Karena itu, membangun Food Estate untuk cadangan pangan nasional menjadi penting, terlebih dunia sedang tidak baik-baik saja.

Meski demikian, proyek Food Estate tetap harus dikawal.Pemerintah perlu memastikan keterlibatan masyarakat lokal, penghormatan terhadap hak-hak adat, serta manfaat ekonomi yang nyata bagi warga Papua.

Realitas di Papua tidak sesederhana seperti yang digambarkan dalam satu film dokumenter. 

Selain kelompok yang menolak, ada pula masyarakat Papua yang mendukung dan berharap proyek tersebut membawa perubahan. Jadi jangan dibangun narasi seolah-olah seluruh Papua menolak pembangunan.

Tidak sesederhana itu. Realitanya lebih kompleks. Ada yang menolak, ada yang mendukung, ada yang khawatir, tapi juga ada yang berharap dari Food Estate.

Saya mengajak masyarakat untuk menonton film Pesta Babi secara kritis dan proporsional. Film dokumenter dapat menjadi bahan diskusi publik, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya kebenaran dalam melihat Papua. Film dokumenter ini bukan kitab suci. Publik harus kritis.

Jika semua investasi ditolak dan semua pembangunan dianggap kolonialisme, maka Indonesia tidak akan maju. Yang harus dikawal bukan penghentian PSN, tapi bagaimana proyek itu berjalan: apakah melibatkan warga lokal, menghormati masyarakat adat, dan bermanfaat bagi Papua.

Sesuai Minatmu

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved