Menteri Susi: Pasokan Ikan Laut China & Thailand Tergantung Laut Indonesia

"Itu bukti bahwa pertumbuhan perikanan mereka adalah dari kita," tambahnya.

Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Kami tidak angkat senjata untuk mempertahankan kedaulatan negeri, tapi kami memastikan, bahwa Laut Indonesia tidak lagi dijarah oleh kapal-kapal asing. Atas hasil itu pula menjadi Negara Thailand defisit untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. PDB perikanannya minus 3,1 (%), China juga sama."

Begitulah kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat memberikan sambutan dalam acara peresmian kerjasama pemberantasan ilegal fishing dengan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu.

Dalam kesempatan tersebut ia juga menjelaskan, berdasarkan data tersebut, pasokoan ikan laut China dan Thailand bergantung pada Laut Indonesia yang mereka ambil secara ilegal.

"Itu bukti bahwa pertumbuhan perikanan mereka adalah dari kita," tambahnya.

Sebagaimana diberitakan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyepakati kerjasama untuk memberantas Illegal Unreported and Unregulated Fishing terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa kerjasama tersebut untuk memberantas kapal-kapal perikanan asing serta sekaligus menegakkan kedaulatan bangsa.

"Kesepakatan bersama ini juga sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberantas ilegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang telah menimbulkan kerugian negara akibat pemanfaatan secara ilegal itu," katanya di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Susi juga menyampaikan bahwa upaya peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sangat memerlukan berbagai dukungan kebijakan strategis pertahanan negara, strategi yang jitu, serta pemanfaatan teknologi.

Susi menjelaskan, pemerintah perlu melakukan pengadaan pesawat udara negara jenis Marine Surveillance Aircraft (MSA) dengan kemampuan terbang selama 8-10 jam agar bisa mengawasi perairan Indonesia secara optimal.

Sementara itu, pihak Kemenhan memberikan asistensi pengadaan pesawat tersebut, sera melakukan sertifikasi sampai menerbitkan Register Number Temporary, Special Flight Permit dan penerbitan sertifikat.

"Kerja sama ini akan ditindaklanjuti bersama markas besar (Mabes) TNI dalam rangka operasional, penggunaan hanggar, apron dan landasan," ujar Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. (*)

Penulis: Lendy Ramadhan
Editor: Mohamad Yoenus
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved