WNI Kembali Disandera, Pemerintah Indonesia Diminta Tuntut Filipina

Filipina diharapkan memenuhi kesepakatan tiga negara (Indonesia, Malaysia, Filipina), untuk patroli bersama di titik rawan pembajakan.

WNI Kembali Disandera, Pemerintah Indonesia Diminta Tuntut Filipina
Tribunnews.com
Anggota Komisi I DPR Elnino M Husein Mohi saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/8/2016). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dapat menuntut Filipina memenuhi kesepakatan tiga negara (Indonesia, Malaysia, Filipina), untuk patroli bersama di titik rawan pembajakan.

Itu dapat dilakukan karena peristiwa penyanderaan WNI oleh kelompok bersenjata kembali terjadi.

"Kita mesti menuntut Filipina untuk menjalankan kesepakatan secara benar. Jangan-jangan pemerintah Filipina memang sedang lemah. Kalau memang Filipina sedang lemah, Indonesia harus membuat Filipina mau untuk kita bantu," kata Anggota Komisi I DPR Elnino M Husein Mohi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/8/2016).

Politikus Gerindra itu menilai Filipina belum mengakui bila militernya sedang lemah. Sehingga, belum meminta bantuan negara lain menghadapi kelompok bersenjata.

"Filipina kan lagi gengsi saja ini, bilang masih kuat, mestinya dia mengakui bahwa dia enggak mampu, kalau dia enggak mampu, kita bantu, kan boleh dong kita bantu dia. Cuma dia enggak mau militer kita masuk ke sana kan," katanya.

Lebih lanjut, Nino percaya dengan tindakan yang dilakukan pemerintah menghadapi aksi penyanderaan terhadap WNI.

Sebelumnya, kepolisian telah merilis identitas WNI yang diculik di perairan Kinabatangan, Sabah, Malaysia, Rabu (3/8/2016).(*)

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved