Gubernur Aceh Bantah Terima Suap Rp 10 Miliar dari Medco

TRIBUNNEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membantah keras isu yang menuding dirinya telah menerima suap Rp 10 miliar dari PT Medco, perusahaan migas yang mendapat konsesi mengelola gas di Blok A, Aceh Timur.

Isu tersebut tersebar melalui layanan pesan pendek (SMS) yang beredar di kalangan elite politik dan pejabat tingkat daerah maupun pusat.

“Itu bohong besar dan sangat provokatif. Saya tidak pernah menerima apa pun dari Medco,” ujar Irwandi menjawab Serambi Indonesia (Group Tribunnews.com) di Banda Aceh, Kamis (2/8/2010) kemarin.

Isu suap yang melanda Irwandi beredar diam-diam, menyusul turunnya persetujuan Pemerintah Aceh pada 13 Juli 2010 bagi Medco untuk perpanjangan izin mengelola Blok A, Aceh Timur.  

Kontrak pengerjaan Blok A untuk Medco sudah berlangsung sejak 20 tahun dan menurut catatan Serambi akan berakhir September 2011. Medco berupaya memperpanjang kontrak tersebut untuk 20 tahun ke depan. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), perpanjangan kontrak migas harus dengan persetujuan Pemerintah Aceh.

Persetujuan itu sudah diberikan melalui surat Nomor 540/49925 tanggal 13 Juli 2010 dan telah diserahkan oleh Sekda Aceh Husni Bahri TOB kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta pada 15 Juli lalu.

Sehubungan dengan fakta terbaru itulah beredar isu bahwa demi mendapatkan persetujuan itu, Gubernur Irwandi Yusuf telah disuap Rp 10 miliar oleh Medco. Ketika ditanyai kemarin, Irwandi rada berang, bahkan menyebut isu tersebut juga melanda pimpinan DPRA Aceh.

Beberapa waktu lalu memang merebak kabar bahwa Ketua DPRA Hasbi Abdullah sempat “disidang” oleh anak buahnya untuk menanyakan sejauh mana kebenaran isu tersebut. Waktu itu Hasbi sempat bersumpah-sumpah bahwa dia tidak menerima suap sepeser pun dari Medco.

Belakangan, isu tersebut mereda, lalu merebak kembali dengan tuduhan mulai mengarah ke Irwandi.

Dialirkan ke Arun
Gubernur Irwandi menjelaskan, persetujuan perpanjangan kontrak itu diberikan setelah tercapai beberapa kesepakatan dengan pihak Medco. Antara lain, Medco memberi peluang penyertaan saham Pemerintah Aceh sebesar 10 persen, tapi harus benar-benar disetor.

Seterusnya Medco menyetujui pemberian dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 1 persen setiap tahun. Dana itu, menurut Gubernur, akan paling banyak dinikmati oleh Pemerintah Aceh Timur.

Di samping itu, lanjut Irwandi, telah disepakati pula bahwa eksploitasi gas alam Blok A itu akan diproses di kilang LNG Arun dan tidak dialirkan ke Pangkalan Brandan (Sumut). Untuk itu gas akan dialirkan dari Aceh Timur ke Arun Field di Aceh Utara.

“Dari jasa penyediaan pipe line itu Pemerintah Aceh akan mendapat dana sebesar Rp 15 miliar per tahun. Kan, lumayan untuk menambah PAD?” ujar Gubernur Irwandi.