AM Hendropriyono Puji Buku Busyro Muqoddas (1)

Laporan Wartawan Tribun Jogja Mona Kriesdinar

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Kontroversi  kisah Komando Jihad di Indonesia dibukukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, dengan judul Hegemoni Rezim Intelijen: Sisi Gelap Peradilan Komando Jihad. Mantan Ketua Komisi Yudisiil itu  pernah terlibat langsung mendampingi sejumlah terdakwa dari kelompok radikal yang dituduh melakukan aksi terorisme di era 1970 hingga 1980-an.

Pujian pun datang dari Jenderal Purn AM Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Tapi kritikan juga muncul dari sosok yang  telah malang melintang di dunia intelijen itu.

Semua disampaikan terbuka dan pada forum bedah buku Hegemoni Rezim Intelijen: Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Sabtu (16/7/2011) lalu.

"Tak ada gading yang tak retak, namun harus saya akui karya Pak Buysro ini merupakan sebuah mahakarya yang ditulis dengan hati nurani tulus untuk memberi nasihat. Agar umat Islam tetaplah menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan wajah demikian, kita tidak mudah dipermainkan tangan-tangan  jahat," kata Hendro.

Nama Komando Jihad menjadi fokus pemberitaan ketika pada 28 Maret 1981melakukan pembajakan terhadap pesawat Garuda GA-206 Woyla yang membawa 57 penumpang. Pesawat rute penerbangan Jakarta-Medan tersebut mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok, setelah mengisi bahan bakar di Malaysia.
Empat hari kemudian anggota Kopassus yang dipimpin LB Moerdani berhasil membebaskan para sandera. Dalam operasi pembebasan itu pilot Herman Rante dan anggota pasukan komando, Achmad Kirang, tewas tertembak. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai kasus Woyla.

Hendro langsung memberi masukan dan klarifikasi karena namanya disebut dalam buku yang ditulis Busyro. Terutama selama ia bertugas sebagai Asisten Intelijen Kodam Jaya pada 1985, dan sebagai Direktur Badan Intelijen Strategis (Bais) pada 1990.

Hendro menyoal polemik Dwi Fungsi ABRI yang ditulis Buysro di halaman empat bukunya. Di buku itu Buysro menuliskan konsep Dwi Fungsi ABRI memungkinkan intervensi militer terhadap segala aspek kehidupan masyarakat melalui peran gandanya, yakni sebagai penjaga keamanan negara sekaligus  perancang sistem politik Indonesia.

Hendropriyono menjelaskan, masuknya ABRI ke jajaran pemerintahan merupakan bagian dari pelaksanaan doktrin kekaryaan, tak ada hubungan langsung dengan konsep Dwi Fungsi ABRI.  Dwi Fungsi ABRI sebenarnya akan tetap berjalan meskipun kepala daerah berasal dari sipil.