Waspadai Pungutan Ujian Nasional

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Salah seorang anggota Komisi X DPR Ahmad Zainuddin menilai, anggaran Ujian Nasional (UN) 2012 yang mencapai Rp 600 Milyar cukup bagi sekolah untuk melaksanakan UN tanpa harus memungut biaya tambahan dari siswa.

Angka tersebut pun lebih besar Rp 50 Milyar dari anggaran UN tahun lalu. Demikian dikatakan Ahmad Zainuddin, Jumat (13/4/2012)

Politisi PKS ini menjelaskan, dalam rapat kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah disepakati, anggaran UN tahun ini siswa SD hingga SMA/sederajat akan dibiayai sekitar Rp. 50 ribu lebih per siswanya.

Namun kenyataan di lapangan masih ada laporan dari masyarakat yang mengeluhkan adanya pungutan tambahan biaya ujian yang harus dibayarkan oleh siswa ke sekolah.

"Padahal, selain anggaran itu, sekolah juga sudah mendapatkan dana BOS dari pemerintah. Salah satu komponen biayanya dialokasikan untuk biaya ujian siswa. Dan ditambah lagi pemerintah daerah yang sudah mengalokasikan dana APBD untuk pelaksanaan UN tersebut", ujarnya.

Menurut Zainuddin, jangan sampai masalah pungutan tambahan ini dapat mempengaruhi hasil ujian siswa. Dia menyayangkan adanya indikasi beberapa siswa yang diancam tidak dapat mengikuti ujian bila tidak mampu membayar biaya UN tambahan yang dipungut oleh sekolah.

"Siswa seharusnya tidak usah tertekan dalam menghadapi ujian nanti dan mereka harusnya lebih fokus pada materi ujian yang akan dihadapi. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah cukup besar, tidak ada alasan bagi sekolah untuk memungut biaya UN. Beban masyarakat kita sudah cukup berat jangan lagi dibebani dengan tambahan pungutan dengan dalih apapun, kasihan siswa kita," lanjutnya.

Olehnya itu politisi PKS ini mendesak kemendikbud untuk menertibkan pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan UN tahun ini. "Pemerintah harus memberi sanksi yang tegas jika terbukti masih ada sekolah yang memungut biaya UN diluar ketentuan yang ada," tegasnya.