Sabtu, 23 Agustus 2025

Calon Presiden 2014

Hasil Survey tidak Mewakili Preferensi SBY

Saat ini terdapat 10 nama bakal capres yg sedang digodok

Editor: Rachmat Hidayat
zoom-inlihat foto Hasil Survey tidak Mewakili Preferensi SBY
TRIBUNNEWS/FX ISMANTO
Ani Yudhoyono

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--TB. Silalahi, Ketua Komisi Pengawas dan Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat mengungkap, saat ini terdapat 10 nama bakal capres yg sedang digodok oleh Partai. Termasuk, nama first lady, Ani Yudhoyono.

"Perlu dijelaskan, 10 nama dimaksud sebenarnya adalah hasil survey untuk mengetahui figur-figur pemimpin yang paling dikenal publik berikut tingkat likeability dan electability masing-masing," kata Sekretaris Departemen Polkuham DPP Partai Demokrat, Rachlan Nasidik kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5).

Rachlan menjelaskan, survey dimaksud memang dari waktu ke waktu menjadi masukan bagi pengetahuan Majelis Pimpinan Tertinggi Partai yang diketuai Presiden SBY.

"Namun, hal tersebut tidak seketika mewakili pendapat majelis tentang siapa bakal capres 2014 yg akan diunggulkan Demokrat. Apalagi mewakili preferensi politik Presiden SBY," katanya.

Presiden SBY, katanya lagi, secara konsisen punya sikap, tidak ada anggota keluarganya yang diijinkan menjadi Capres 2014, sekalipun diminta atau diperjuangkan oleh Partai Demokrat.

"Presiden dan keluarga berkeyakinan, Indonesia tidak kekurangan figur-figur pemimpin bangsa yang cakap untuk dicalonkan oleh Demokrat sebagai Presiden selanjutnya," ungkapnya.

Seusai pengabdiannya berakhir pada 2014 nanti, sambung Rachland, presiden dan keluarga memilih beristirahat dari tugas-tugas publik. Sikap tersebut diambil oleh Presiden dengan maksud memberi teladan berdemokrasi secara konsekuen, bukan saja kepada rakyat Indonesia secara umum, namun juga kepada partai dan keluarganya sendiri.

"Setiap kader Demokrat menghormati dan melaksanakan keputusan Presiden dan keluarga. Para kader perlu menghentikan pernyataan yang kontraproduktif, menimbulkan kesan keliru mengenai dinasti politik. Sebab hal itu justru secara tajam menyalahi prinsip yang diyakini Presiden untuk memajukan demokrasi kita," tandasnya.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan