DPRD Nunukan Studi Banding ke Depok
Komisi III DPRD Nunukan melakukan studi banding bidang kesehatan di Kota Depok
Editor:
Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Komisi III DPRD Nunukan melakukan studi banding bidang kesehatan di Kota Depok, Jawa Barat. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok menjadi sasaran delegasi DPRD Nunukan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nunukan Ruman Tumbo
dan diikuti Ketua Komisi III Burhanuddin, anggota masing-masing Damus Singa, Amrin Sitanggang, Fajar Arsidana dan Muhammad Nasir.
RSUD Kota Depok mulai beroperasi sebagai Rumah Sakit kelas C pada tanggal 17 April 2008. RSUD dimaksud memiliki 8 poliklinik spesialis dan sejak Tahun 2010 hingga saat ini RSUD Kota Depok memiliki 12 poliklinik spesialis.
RSUD Kota Depok telah berstatus badan layanan umum daerah (BLUD) dengan visi menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B sebagai jejaring pusat stoke. Sementara mottonya pelayanan cepat efektif ramah motivatif aman dan profesional (Ceria-P).
Rumah sakit ini juga memiliki janji melayani dengan konsep senyum, salam, sapa, sopan dan sabar (5 S)
Dengan pelayanan yang sedemikian matang, RSUD Kota Depok miliki beberapa capaian diantaranya meraih sertifikat ISO 9001 : 2008, meraih sertifikat akreditasi 5 pelayanan rumah sakit, meraih piagam penghargaan pelayanan prima dari Gubernur Jabar, meraih piala pelayanan prima tingkat nasional serta meraih sertifikat OHSAS 1800 : 2007.
Ruman Tumbo mengatakan, secara umum Dinas Kesehatan Kota Depok memiliki visi Kota Depok sehat dengan layanan kesehatan merata dan berkualitas. "Ada sejumlah program unggulan dibidang kesehatan," ujarnya.
Program dimaksud meliputi pelayanan kesehatan 24 jam, pelayanan puskesmas mampu serta pengembangan kota sehat. Ruman mengatakan, dari hasil kunjungan kerja itu pihaknya menilai,
pengelolaan RSUD Nunukan sebagai BLUD harus dilakukan secara sadar dan professional. Yang terpenting, tidak membebani masyarakat secara umum.
"Program jaminan kesehatan daerah yang merupakan program jaminan kesehatan yang ada di daerah hendaknya tepat sasaran dan menyentuh pada kepentingan masyarakat," ujarnya.
Baca juga:
