Isu REDD Belum Familiar di Kaltim
Isu perubahan iklim melalui program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) tengah booming di luar negeri.
Editor:
Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto
TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Isu perubahan iklim melalui program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) tengah booming di luar negeri. Sebaliknya, di Kaltim isu ini baru merambah di kalangan tertentu saja. Padahal Malinau dan Berau telah ditetapkan sebagai pilot project program REDD.
Ini terungkap dalam Forum Discussion Group (FGD) garapan Pokja REDD Kaltim, bekerjasama dengan UKP4 Kemenhut, UNDP dan LP3ES, Senin (9/7/2012) di Kantor Dinas Kehutanan dengan tema 'Dukungan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatif, Dalam Implementasi manajemen Hutan Berkelanjutan dan REDD+ di Indonesia.
Prof Mustofa Agung Sarjono dari akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) memaparkan program REDD belum berjalan maksimal lantaran minimnya komitmen Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengembangkan program tersebut.
"Saya tidak begitu paham dengan kondisi di Kemenhut karena saya bukan orang dalam. Tapi dari informasi yang saya terima dari orang dalam, Kemenhut sendiri tidak begitu interest dengan program ini (REDD). Artinya tidak care untuk mengembangkan," kata Agung.
Di kalangan akademisi Unmul khususnya Fakultas Kehutanan sendiri program REDD belum begitu familiar. Padahal, dari Unmul lah lahir kader-kader lingkungan yang peduli terhadap perubahan iklim. "Secara kelembagaan belum, tapi masih berjalan secara individu-individu saja," jelas Agung.
Kondisi ini dibenarkan Niel Makinuddin dari Pokja REDD. Menurut Niel, belum begitu berkembangnya REDD di kalangan akademisi disebebkan aspek manajerial dan leadership.
"Ibarat mobil, sopir dan bensin sudah ada, tinggal menentukan rute saja. Tinggal kebijakan pimpinan, karena sumber daya dan tenaga terampil sudah ada," ungkapnya.
Namun demikian, menurut Niel sudah ada beberapa perusahaan HPH yang mulai tertarik dengan program REDD tersebut.
"Memang aplikasi di lapangan masih minim, tapi niat sudah ada. Ini bisa dilihat dari metode penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan," jelas Niel.
Pokja REDD, kata Niel, memiliki fungsi strategis yang bisa mengkoordinasikan dan menginformasikan isu-isu perubahan iklim. "Bisa mengumpulkan masing-masing pihak yang berkepentingan, dan sebagai sumber informasi," tandasnya.
Baca Juga:
