Sekjen Gerindra Bantah Prabowo Otoriter

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani, membantah kepemimpinan Ketua Dewan Pembina partainya, Prabowo Subianto, dilakukan secara otoriter menyusul pencopotan sejumlah kader dan mundurnya Halida Hatta dari posisi Wakil Ketua Umum partai.

"Kalau dibilang Pak Prabowo mengontrol kendali partai secara individu, saya kira itu gatot (gagal total) pernyataan itu. Beliau selalu mengikutsertakan semua kadernya setiap kali melakukan konsolidasi dan koordinasi. Kalaupun ada pembekalan dari beliau kepada semua kader, saya pikir sangat wajar. Semua wanbin (dewan pembina) melakukan hal itu terhadap kader partainya," ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/7/2012).

Muzani membantah mundurnya Halida yang notabene-nya adalah salah seorang bagian pendiri partai, karena kecewa dengan kepemimpinan Prabowo.

Ia menjelaskan, Halida keluar dari Gerindra yakni karena tempatnya bekerja tidak mengizinkan untuk berpolitik.

Adapun pergantian pengurus partai adalah dalam rangka kaderisasi demi mendulang tingkat dukungan publik atau elektabilitas yang positif untuk Pemilu 2014.

Sebelumnya, Partai Gerindra dikabarkan pecah menyusul pemecatan sejumlah kader di daerah dan pusat yang dianggap tak loyal kepada sang Ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto.

Orang-orang yang dipecat itu dikabarkan lebih loyal kepada Fadli Zon, selaku wakil ketua umum partai. Seiring berjalannya kabar tersebut, seorang pendiri Partai Gerindra, Halida Hatta, mengundurkan diri.

Partai Gerindra merombak kepengurusan usai Kongres Luar Biasa (KLB) di Bogor pada pertengahan Maret 2012. Nama Fami Fachrudin yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPP Gerindra Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi itu kini tak dimasukkan lagi ke kepengurusan. Pencopotan ini diduga karena Fami pernah mengkritik Prabowo.

Terkait hal itu, Muzani menjelaskan bahwa KLB Partai Gerindra tersebut menghasilkan tiga keputusan.

Ketiga keputusan itu, yakni mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk Pilpres 2014, memberikan mandat kepada Prabowo untuk menyempurnakan AD/ART, dan menyempurnakan kepengurusan partai.

"Saya pastikan mundurnya Bu Halida dari Partai Gerindra, bukan karena potensi perpecahan atau perpecahan itu. Dalam surat yang diajukan Bu Halida, disebutkan karena alasan pribadi. Beliau mengundurkan diri, karena di tempat kerja yang baru tidak diperbolehkan seseorang aktif di parpol. Karena Bu Halida memilih profesinya, maka Halida menanggalkan jabatan di Gerindra," jelas anggota Komisi I sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu.

Klik Juga: