8 Ribu Usia Produktif di Ketapang Jadi Pengangguran

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ali Anshori

TRIBUNNEWS.COM, KETAPANG - Angka pengangguran usia produktif di Kabupaten Ketapang mencapai 3,9 persen atau sekitar 8 ribu orang. Faktor yang mendorong tingginya jumlah tersebut, lantaran mereka tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan lapangan kerja yang ada.

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang, Hadi Santoso mengatakan, pada tahun 2010 angka pengangguran usia produktif 15 tahun keatas mencapai 8 ribu orang atau sekitar 3,9 persen, untuk angka pengangguran tahun 2011. "Untuk tahun 2012 BPS masih merilisnya," kata Hadi.

Hadi menjelaskan, jumlah pengangguran lebih tinggi berada di perkotaaan dibandingkan dengan pengangguran yang ada di desa. Di desa pekerjaan sektor padat karya lebih banyak. Sementara di perkotaan pekerjaan banyak semi modern yang membutuhkan keahlian di bidang pekerjaannya dan ini fenomena yang terjadi.

"Angka pengangguran dari tahun ke tahun bisa turun bisa naik, jadi BPS tidak bisa memprediksi," jelas Hadi.

Hadi menilai angka pengangguran 3,9 persen di Ketapang termasuk masih relatif kecil, di daerah-daerah angka normal pengangguran hanya 2 persen saja. Ditambahkannya, jumlah penduduk di Ketapang tahun 2010, 427.158 jiwa, terdiri dari laki-laki 222.149 jiwa dan perempuan 205.009 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 14 jiwa per kilometer. Kepadatan penduduk diprediksi sekitar 2,14 persen setiap tahunya.

Hadi mengemukakan, angka kemiskinan tahun 2010 mencapai 13,67 persen atau meningkat dibandingkan tahun 2009 yang hanya 13,08 persen. Berdasarkan data indikator tersebut dalam angka tingkat kemiskinan kurun waktu tahun 2010 mencapai 13,67 persen, tahun 2009 tercatat 13,08 persen.

"Angka kemiskinan secara persentase meningkat tahun 2009, 13,08 persen tahun 2010 mencapai 13,67 persen, artinya ada peningkatan," kata Hadi.

Menurut dia, garis kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita keluarga rata-rata Rp 225.545 itu termasuk salah satu kategori keluarga miskin. Angka kemiskinanan juga dipicu dengan adanya kebijakan pemerintah yang kurang pro rakyat.

"Harga-harga barang yang tinggi bisa memicu angka kemiskinan," ujarnya.

Baca Juga:

• UMM Malang Bagi 8 Ton Kurma Gratis Asli Arab 
• PAN Sulsel Buka Pendaftaran Caleg 
• Begini Cara Rahmad Cs Eksekusi Briptu Didik 
• Seribu Polisi Nyantri di Tambakberas Jombang