Petani Senang Usulan Pembatalan RPP Tembakau Sampai ke SBY
Petani Nahdlatul Ulama menyampaikan rasa terima kasih dan dukungan kepada anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Siti Fadhilah
Penulis:
Y Gustaman
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS, JAKARTA - Petani Nahdlatul Ulama menyampaikan rasa terima kasih dan dukungan kepada anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Siti Fadhilah Supari yang mengusulkan pembatalan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Tembakau.
"Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Fadilah Supari. Saya yakin masukan beliau didengar Bapak Presiden," kata Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) NU, Imam Pituduh dalam rilis yang diterima Tribunnews.com di Jakarta, Jumat (3/8/2012).
Menurut Imam, kalangan petani NU sangat senang atas usulan pembatalan RPP Tembakau yang disampaikan Siti kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengakui, karena usulan itu, banyak menerima telepon masuk pengurus LPP NU tingkat daerah, baik Pimpinan Wilayah dan Cabang.
"Dari semalam sampai siang ini saya terus menerima telepon dari daerah. Mereka sangat antusias menyambut usulan pembatalan RPP Tembakau," tambahnya.
Sebagai wujud ucapan terimakasih kepada Siti, dalam waktu dekat perwakilan LPP NU ingin mengunjunginya untuk menyampaikan apresiasinya.
RPP Tembakau memang sudah seharusnya dibatalkan, karena sejak pertama kali digagas dan dibahas, keberadaannya telah meresahkan kalangan petani, pedagang, dan buruh pabrik pengolahan tembakau. Mereka resah bukan karena tidak memahami isinya, namun menilai rancangan aturan tersebut berpotensi mengancam.
"Siapapun yang membaca RPP Tembakau akan berkesimpulan sebagai aturan yang tidak bermisi pengembangan dan perlindungan petani tembakau," tandas Imam.
Dukungan untuk pembatalan RPP Tembakau disampaikan bukan tanpa alasan. LPP NU mengingatkan peran besar kalangan petani, khususnya tembakau, sebagai yang paling bisa memberikan reaksi luas atas kebijakan Pemerintah.
"Itu artinya Pemerintah harus melihat petani tembakau sebagai kelompok potensial, dan perlu makin dikuatkan, termasuk kelompok-kelompok petani komoditas lain. Bukan malah dilemahkan. Bukankah 80 persen penduduk kita itu di sektor pertanian?," pungkas Imam.
Ayo Klik:
