Wapres: Berantas Teroris Tak Bisa Sendirian, Bantu BNPT

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Boediono meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah agar membantu kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme(BNPT) guna memberantas aksi-aksi terorisme. Penaganan teroris tidak bisa dilakukan hanya sendirian.

"Tak bisa jika hanya BNPT yang menjalankan. Mari kita menyatukan dan mensinkronkan langkah-langkah untuk program ini,” kata Wapres, saat membuka Rapat, di Kantornya, Jakarta, Senin (10/9/2012).

Boediono juga menegaskan program nasional kontra radikal terorisme bukan reaksi atau jawaban pemerintah atas aksi terorisme yang terjadi akhir-akhir ini di Solo dan Depok.

Tapi, kata dia agenda tersebut adalah program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang sudah dirancang sejak beberapa waktu lalu.

"Kita memang memerlukan program yang utuh untuk mengatasi radikalisasi," ujarnya.

Menurut Boediono, yang dilakukan masing-masing instansi sejauh ini terasa tidak cukup karena belum ada rencana aksi bersama yang terkoordinasi dengan sasaran bersama yang jelas. Maka, sambungnya, cetak biru program deradikalisasi ini harus benar-benar tajam mencapai sasaran.

“Tentu, bukan hanya itu program deradikalisasi yang kita harapkan,” katanya.

Lebih jauh Wapres juga meminta BNPT melakukan penajaman rencana aksi yang lebih detail dalam hubungannya dengan penanganan terorisme.

“Saya minta BNPT menajamkan rencana aksi yang lebih detail,” kata Wapres.

Wapres juga berpesan, jangan sampai program nasional ini memunculkan nuansa bahwa pemerintah kembali ingin mengontrol semuanya.

Untuk diketahui, Rapat ini dihadiri Menko Polhukham Djoko Suyanto, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Panglima TNI Laks. Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, dan Kepala BNPT Ansyaad Mbai.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim, serta pejabat-pejabat eselon satu dari kementerian dan lembaga pemerintah.

Berita Terkait: Ledakan di Depok