Tak Ada Masterplan Pembangunan Wilayah Perbatasan

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN -- Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan Faridil Murad menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan merupakan tanggungjawab pemerintah pusat.

Seharusnya, kata dia, daerah tidak perlu lagi dibebankan anggaran untuk pembangunan kawasan perbatasan. Sebab masih banyak program lainnya yang perlu dibiayai daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya terutama mereka yang berada di kawasan pedalaman.

Ia menyayangkan karena pemerintah tidak punya masterplan untuk pengembangan kawasan perbatasan. Padahal masterplan menjadi dasar untuk pembangunan di daerah ini.

"Masterplan belum ada.  Masterplan potensi daerah yang harus digali apa-apa, tidak ada. Oke kalau begitu, saya akan meminta Pemda Nunukan melalui Bupati tolong direncanakan melalui dana APBD, masterplan. Tetap untuk program kedepan dari masterplan itu silakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kalau memang dana APBN mau diturunkan," ujarnya, pada Sosialisasi Peran LSM Dalam Percepatan Pembangunan Perbatasan yang digelar DPD KNPI Nunukan, Selasa (11/9/2012) di Lantai I Kantor Bupati Nunukan.

Atas usul itu, Bupati Nunukan Basri menyetujui untuk pembuatan masterplan pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan  dan masterplan penggalian potensi daerah perbatasan, untuk mengetahui potensi yang perlu digali untuk percepatan pembangunan daerah perbatasan.

"Begitupun yang ada di Kabupaten Malinau. Daerahnya yang paling jauh itu Long Nawang sangat minim infrastruktur. Bagaimana rakyatnya mau sejahtera kalau infrastrukturnya minim? Padahal dia ibarat pagar bangsa di sana. Ini juga tidak mendapatkan perhatian," ujarnya.

Faridil mengatakan, jika penanganan kawasan perbatasan menggunakan APBD berarti Pemkab Nunukan dibebankan tanggungjawab untuk hal itu. Padahal, kawasan perbatasan merupakan masalah nasional yang mestinya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.

"Uang pemda itu untuk membantu rakyatnya yang ada di pedalaman. Kalau bapak ke pedalaman melihat infrastruktur di sana, untung saja masyarakat pedalaman tidak terlalu banyak tuntutan karena sudah terbiasa begitu. Tetapi ini jangan dijadikan pembiaran," ujarnya.

Menurutnya, tidak maksimalnya pembangunan di kawasan perbatasan selama ini disebabkan karena pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim tidak merespon usulan program pembangunan perbatasan yang diajukan Pemkab Nunukan.