Priyo Setuju Usulan Pilkada Tidak Langsung

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendukung usulan Pilkada tak langsung. Menurut Priyo, pilkada tak langsung membuat ongkos politik yang mahal. Usulan pilkada tak langsung mengemuka saat Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Cirebon, Jawa Barat.

"Kali ini harus saya acungkan dua jempol. Mereka dengan kearifannya merangsek pada hal yang selama ini mereka tidak pernah contoh. Pendapatnya cocok. Saya setuju," kata Priyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/9/2012).

Menurut Priyo, usulan dari kalangan ulama itu merupakan suatu kerisauan bahwa ada sesuatu salah dalam penerapan demokrasi secara langsung.
"Hanya formula seperti apa apakah lsg oleh DPRD atau presiden punya kewenangan seperti apa. Semua formula akan kita formulasikan," imbuhnya.

Untuk tahap awal, kata Priyo, yang mungkin dilakukan adalah pemilihan gubernur karena esensi otonomi daerah. "Kalau gubernur sudah ke arah itu bisa dilakukan. Tidak menyalahi UUD," imbuh Priyo.

Priyo juga menepis anggapan bahwa hal tersebut merupakan kemunduran demokrasi. "Saya rasa enggak. Dalam sebuah demokrasi tidak serta serba langsung menjadi elok. Kita harus menimbang resiko sosial," ujarnya.

Sebelumnya, Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama merekomendasikan pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, dilaksanakan secara tidak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan komisi maudluiyah yang dipimpin oleh KH Hartami Hasni di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat.

"NU berpendapat pilkada langsung harus ditinjau ulang, kembali ke pilkada tidak langsung oleh DPRD," kata Katib Aam PBNU KH Malik Madaniy saat menjelaskan hasil rapat komisi kepada wartawan.

Alasannya, selain pilkada langsung tidak sesuai dengan Pancasila, kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang diperoleh.

Berita Terkait: Pelaksanaan Pilkada