Soal Anggaran Kemiskinan, Pemerintah Dinilai Cuek

Tayang: Senin, 1 Oktober 2012 01:04 WIB

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama

Soal Anggaran Kemiskinan, Pemerintah Dinilai Cuek

Tribunnews.com/Dany Permana

Massa dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Kamis (8/7/2010), melakukan aksi unjuk rasa dan teatrikal, di depan Istana negara RI, Jakarta, menuntut agar Pemerintah melalui BPS melakukan revisi terhadap kriteria miskin, yang dianggap justru bertentangan dengan kenyataan rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang sama SRMI juga menuntut agar pemerintah memperbesar subsidi anggaran pendidikan rakyat miskin, dan membatalkan rencana pencabutan subsidi bbm, serta menghentikan rencana menaikan tarif dasar listrik. (Tribunnews.com/Dany Permana)

Baca Selanjutnya:

Legislator PAN Harap Pemerintah Tak Gegabah Naikkan Cukai Tembakau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Sekretaris Eksekutif ASPPUK, M Firdaus menjelaskan minimnya angka kemiskinan yang turun di setiap tahun, tidak merubah pemerintah dalam mengelola strategi pengelolaan anggaran kemiskinan.

M Firdaus menunjukkan di dalam APBN 2011 yang mensyaratkan kemiskinan menjadi 11,5-12,5% dari 13,33% tahun 2010, namun data BPS menunjukkan persentase kemiskinan tahun 2011 hanya turun menjadi 12,49 %.

"Padahal anggaran yang digelontorkan sebesar 84 trilyun tahun 2010, naik dari 80 trilyun di tahun 2009. Di APBN tahun 2013, hampir serupa yang tersebar di sejumlah kementrian,"ujar M Firdaus, Minggu (30/9/2012).

Di dalam penjelasannya, M Firdaus mengatakan program penanggulangan kemiskinan dikelompok menjadi bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM, dan program perumahan rakat. Di APBN 2013, program PKH sebesar Rp 2.849.900.000.000. Sementara itu PNPM tidak mengurangi jumlah totalnya yaitu sebesar Rp 9.794.923.083.000.

"Meski tidak banyak berdampak kepada pengurangan kemiskinan tapi banyak terjadi komplain terhadap masyarakat selain dana terambil dari hutang dan perencanaannya yang masih belum sinergis dengan musrenbang,"ungkap M Firdaus.