DPR Dorong BPK Audit Pertamina

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Salah seorang anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha meminta dilakukannya audit investigatif kepada pertamina.

Hal ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kerugian negara yang diakibatkan kasus tukar guling depo Balaraja dengan PT Pandan Wangi Sekartadji (PWS)

"Komisi VII pernah mempertanyakan proses sengketa ini kepada Pertamina. Akan tetapi, sampai sekarang tidak ada penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, audit investigatif ke pertamina sangat diperlukan," ujarnya, Jumat 5/10/2012). 

Ditegaskan, Pertamina harus melakukan public expose agar kasus ini jelas. Dan mengungkap, ada atau tidak kerugian negara yang diakibatkan sengketa dengan PWS tersebut.

Indikasi adanya dugaan korupsi atau tidak, tambahnya, haruslah ditindaklajuti penegak hukum. Baik itu oleh Kejaksaan Agung, Polri, maupun oleh KPK. Dan tentu saja, tambahnya, BPK dapat terlibat dalam audit tersebut.

"Kita tunggu saja tim penyidik menuntaskan kasus ini. Dan DPR, khususnya Komisi VII dalam waktu dekat akan menanyakan kembali masalah ini kepada Pertamina ," tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengapresiasi Menteri Dahlan Iskan yang menunjukkan komitmentnya terhadap pengungkapan kasus Depo Balaraja. Adhie mengatakan Pertamina tidak bisa hanya sekedar mengaku sudah menyerahkan permasalahan ini ke penegak hukum.

"Bagaimana uang puluhan milyar sudah dikeluarkan, tapi Pertamina tidak dapat apa-apa? Seperti pak Dahlan Iskan bilang, 6,4juta dollar itu besar dan itu uang rakyat. Kalau tidak segera diungkap, uang tersebut jbisa saja jadi bancakan pengusaha-pengusaha petualang dan oknum," Adhie mempertanyakan.