Kesehatan
Lansia Perlu Jaminan Sosial Tapi Pembayar Pajak Mengecil
Tahun 2050, makin banyak lansia perlu jaminan sosial, di sisi lain pembayar pajak semakin sedikit.
Penulis:
Eko Sutriyanto
Editor:
Agung Budi Santoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
Guru Besar Ekonomi Kependudukan Universitas Indonesia Prof Dr Sri Moertiningsih Adioetomo memperkirakan, tahun 2050 nanti semakin banyak lansia yang perlu social protection (jaminan sosial). Namun di sisi lain, akan semakin sedikit orang yang membayar pajak.
"Untuk itu, sejak dini seseorang harus mempersiapkan tetap produktif disesuikan dengan kemampuan fisiknya. Jangan sampai penduduk usia produktif tidak mempunyai pekerjaan atau menganggur," papar Sri saat Seminar Nasional Kependudukan dan Deklarasi Prof Dr Widjojo Nitisastro, PhD sebagai Bapak Kependudukan Indonesia, di Jakarta, Senin (15/10).
Dikatakannya, saat ini, tepatnya sejak 2010, Indonesia mendapat bonus demografi yang akan mencapai puncaknya sekitar tahun 2020 hingga 2030. "Waktu yang hanya di masa itu ada waktu sekitar 10 tahun inilah bisa menjadi jendela peluang (window opportunity) atau pintu bencana (door to disaster)," tuturnya.
Bonus demografi adalah keadaan dimana jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan jumlah penduduk muda (dibawah 15 tahun) dan lanjut usia (65 tahun keatas).
"Pemerintah, swasta, masyarakat sudah harus mulai mempersiapkan diri agar mempunyai daya saing sehingga bisa memanfaatkan peluang yang ada di masa puncak bonus demografi itu," kata Sri.
Hal yang bisa dilakukan adalah menekan angka kelahiran hingga mencapai 1,86 per wanita dan angka mortalitas bayi mencapai 18,9 per 1.000 kelahiran hidup. Juga menyiapkan generasi sehat dan mempunyai kemampuan daya saing. Misalnya, melalui imunisasi bagi anak-anak, menyiapkan PAUD (pendidikan usia dini), dan wajib belajar 12 tahun, dan memperbanyak sekolah-sekolah kejuruan.
Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Subagyo mengatakan, BKKBN menyiapkan generasi berkualitas melalui program Genre (generasi berencana) dan mengendalikan angka kelahiran melalui program KB agar TFR (total fertility rate) bisa mencapai penduduk tumbuh seimbang.(Eko Sutriyanto)
Baca artikel menarik lainnya
- Dulu Mafia Berkeley, Sekarang Widjojo Bapak Kependudukan 41 menit lalu
- Kolesterol Tinggi Tanpa Gejala, Tiba-tiba Sebabkan Kematian Senin, 15 Oktober 2012
- Perusahaan Travel Rusia Siap Jual Obyek Wisata Bunaken Senin, 15 Oktober 2012
- Sepatu Tahan Air Dari Nike, Cocok untuk Cuaca Buruk Senin, 15 Oktober 2012
- Laki-laki Tanpa Bulu Lebih Disuka Perempuan Senin, 15 Oktober 2012
- Bad Mood? Pakai Jurus Ini untuk Menghilangkannya Senin, 15 Oktober 2012
- Rasa Cup Cake Ini Langsung Menyebar ke Seluruh Mulut Senin, 15 Oktober 2012