Kamis, 2 Oktober 2025

Dibutuhkan Peran Perbankan Dorong Pembangunan Infrastruktur

Pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang berasal dari Pemerintah sangat terbatas, sehingga perlu peran swasta dan perbankan.

Penulis: Arif Wicaksono
Editor: Sugiyarto
zoom-inlihat foto Dibutuhkan Peran Perbankan Dorong Pembangunan Infrastruktur
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Pekerja terus mengerjakan jalan layang non tol Kampung Melayu-Tanah Abang, Senin (12/11/2012). Proyek yang memakan anggaran sebesar Rp 840 miliar tersebut pengerjaannya sudah mencapai 80 persen dan diperkirakan selesai akhir tahun ini. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Laporan Wartawan Tribun Jakarta Arif Wicaksono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menilai pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang berasal dari Pemerintah sangat terbatas, sehingga perlu peran swasta dan perbankan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

Direktur Corporate Banking PT Bank Mandiri Tbk, Fransisca Nelwan Mok, dalam Seminar APBN mengatakan kebutuhan investasi di Sektor infrastruktur dari 2010 hingga 2014 sendiri mencapai Rp1.429 triliun atau sekitar Rp 350 triliun per tahun.

Sedangkan porsi pembiayaan infratstruktur hanya mencapai 10,5 persen untuk posisi juni 2012 dari keseluruhan pembiayaan kredit infrastruktur untuk perbankan nasional.

Ia mengatakan, proyek infrastruktur di Indonesia membutuhkan pendanaan yang besar dan perlu pendanaan yang berjangka panjang dan bank tidak dapat memenuhi pendanaan untuk infratstruktur.

"Hal ini mengingat nilai investaasi yang sangat besar, masa konstruksi panjang, pengembalian investasi yang cukup lama, dan sebagian pembiayaan infrastruktur oleh perbankan dalam valuta asing", katanya di Jakarta, (20/11/2012).

Fransisca menerangkan, harus ada upaya peningkatan peran perbankan dalam pembiayaan infrastruktur. Setidaknya ada tiga hal yang dilakukan perbankan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pertama, koordinasi dengan lembaga pemerintah & Bank Indonesia, namun perlu ada dukungan pemerintah dalam percepatan pembebasan lahan/tanah untuk proyek-proyek infrastruktur, dan pengecualian terhadap perhitungan BMPK untuk kredit infrastruktur tertentu.

Kedua, pembiayaan kredit infrastruktur secara langsung. Dalam hal ini akan ada pembiayaan kepada BUMN infrastruktur pelabuhan laut dan udara, misalnya kepada Pelindo 4, Pelindo 2, Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, dan Kereta Api Indonesia.

Ketiga, pembiayaan kredit infrastruktur secara tidak langsung, yakni pembiayaan melalui konsorium kontraktor proyek bandara dibawah pengelolaan AP1 (Bandara Ngurah Rai dan Sepinggan) dan Pelabuhan Laut (Pelindo 2 dan Pelindo 4).

"Bank Mandiri sendiri telah membiayai konsorium kontraktor melalui fasilitas KMK Subkontraktor dan Non Cash Loan yang saat ini masih dalam tahap pembangunan", terangnya.

Ia mengingatkan, peran perbankan dalam membangun infrastruktur perlu ada mengingat terdapat banyak peluang di sektor infrastruktur yang berpotensi untuk dapat dibiayai sektor perbankan.

Karena itu, perlu adanya koordinasi yang lebih solid antar pihak-pihak terkait dalam mencari penyelesaian atas adanya kendala-kendala yang timbul.

"Dengan itu, sektor perbankan siap mendukung pembiayaan disektor infrastruktur sepanjang proyek tersebut feasible dan bankable bagi perbankan", tutup Fransisca. (*)

BACA JUGA:


Sumber: TribunJakarta
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved