Israel akan bangun ribuan pemukiman baru di Tepi Barat

Israel berencana akan kembali membangun 3.000 unit rumah di kawasan pendudukan Yerusalem Timur dan Tepi Barat, sekaligus mempercepat proses 1.000 rencana ijin perumahan.

Keputusan ini dikeluarkan hanya sehari setelah Sidang Umum PBB meningkatkan status Palestina menjadi negara pengamat non-anggota.

Seorang pejabat Israel, yang minta dirahasiakan namanya, mengatakan sejumlah unit baru akan dibangung di antara Yerusalem dan pemukiman Maaleh Adumim.

Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai sekutu Israel menyatakan rencana pembangunan rumah baru itu kontraproduktif dan akan mempersulit upaya mengembalikan pembicaraan damai.

''Kami mengulangi sikap oposisi lama kami untuk pemukiman dan konstruksi Yerusalem Timur,'' kata juru bicara gedung putih Tommy Vietor.

Sebelumnya Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta pembangunan diakhiri dan kembali pada pembicaraan damai.

Rencana pembangunan pemukiman di area yang dikenal dengan sebutan E1, sepenuhnya ditolak Palestina, yang menyatakan pembangunan akan memotong Tepi Barat menjadi dua, mencegah pembentukan Palestina bersatu.

Kebijakan baru ini merupakan indikasi pertama kemarahan Israel, kurang dari 24 jam setelah pemungutan suara peningkatan status Palestina di PBB, demikian laporan wartawan BBC di Yerusalem.

Palestina sendiri mungkin telah memperkirakannya tetapi ini menjadi pengingat bahwa perbedaan diantara kedua negara terkait isu pemukiman tetap besar.

"Ini adalah sebuah tindakan agresi Israel atas sebuah negara, dan dunia perlu untuk mengambil tanggung jawabnya,'' kata seorang pejabat senior Palestina Hanan Ashrawi kepada kantor berita AFP.

Awal bulan ini, sebuah tulisan dari kementerian luar negeri Israel menggambarkan dorongan Palestina untuk mengajukan peningkatan status sebagai ''pelanggaran garis merah yang akan menyebabkan respon terkeras dari Israel''.

Sekitar 500.000 Yahudi tinggal di lebih dari 100 pemukiman yang dibangun sejak pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pemukiman ini dianggap ilegal di bawah undang-undang internasional, namun Israel membantahnya.

''Teater politik'

Jumat (30/11) kemarin, juru bicara pemerintah Israel Mark Regev mengatakan pemungutan suara di PBB sebagai ''teater politik negatif'' yang bisa ''mengganggu perdamaian''.

Dalam pemungutan suara di Sidang Umum PBB menghasilkan 138-9 untuk mengakui Palestina sebagai negara pengamat non-anggota, dengan 41 negara abstain.