NU dan Muhammadiyah Dan Program Deradikalisasi di Indonesia

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dinilai belum memaksimalkan pelibatan dua ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam upaya mencegah dan memberantas paham radikal dan ekstrim di Indonesia.

Kesimpulan ini muncul dari kajian terbaru yang mengenai partisipasi dua ormas Islam terbesar di Indonesia ini dalam program deradikaliasi yang dilakukan BNPT oleh peneliti dari Maarif Institut, Saefudin Zuhri.

Menurutnya, sebagai organisasi massa Islam yang dikenal berpikiran moderat dan mengedepankan pendekatan humanis, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah digandeng BNPT sebagai bagian dari strategi deradikalisasi mereka sejak tahun 2011 lalu. Namun demikian, Saefudin Zuhri menilai pelibatan ini belum maksimal.

“Dalam blueprint deradikaliasi BNPT terakhir NU dan Muhammadiyah memang masuk dalam unsur BNPT. Tapi ini bukan masalah dilibatkan atau tidak, yang penting apakah gagasan-gagasan dan potensi dari kedua organisasi ini turut diakomodir atau tidak." kata Saefudin Zuhri.

"Saya melihat sejauh ini BNPT sudah punya ukuran mereka sendiri, berbagai ide dan semua sudah diputuskan. NU dan Muhammadiyah cuma diajak mau atau tidak terlibat?” tambahnya peraih gelar Master Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Tidak adanya pelibatan yang mendalam dan komprehensif ini juga menyebabkan kerjasama yang terbentuk baru sebatas sebagai mitra program BNPT saja.

Padahal Saefudin Zuhri menilai memaksimalkan pelibatan kedua ormas Islam ini sangat penting karena keduanya memiliki modal jaringan organisasi yang kuat dan luas yang dapat mencapai akar rumput sehingga amat strategis dalam mencegah penyebaran paham radikal dan ekstrim.

Penelitian ini juga mengungkapkan kedua ormas Islam ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap bentuk kegiatan dan orientasi program deradikalisasi BNPT.

“Dalam hal ini BNPT dan Nahdlatul Ulama (NU) cenderung sejalan. Mereka bisa terlibat dalam beberapa program.Sementara Muhammadiyah tidak, malah justru mengkritik keras."

"Muhammadiyah misalnya mengusulkan agar istilah deradikalisasi diganti menjadi moderasi yang dianggap dapat membuat pelaku teror lebih merasa dimanusiakan, dan gagasan ini tidak diterima BNPT.”

Photo: M Imdadun Rahmat, Direktur Said Aqil Siradj (SAS) Institute. (JPNN)

Klaim penelitian ini dibenarkan oleh Direktur Said Aqil Siradj (SAS) Institut dari Nahdlatul Ulama (NU). Imdadun Rahmat.

“Nu memang dilibatkan sebagai partner dalam program deradikalisasi, tapi pelakunya ya memang BNPT dan NU berpartner.

Jadi NU bukan aktor, hanya pihak yang menjadi sasaran program saja dan NU hanya menyediakan peserta, seluruh program yang mengatur ya BNPT itu sendiri.”

“Potensi NU sebagai aktor deradikalisasi belum termanfaatkan. Padahal NU punya jaringan pesantren organisasi dan structural, sekolah, rumah sakit dan itu kalau disinergikan dengan lebih partisipatoris itu akan lebih baik.” tegasnya.