Masa Depan Perekonomian Jepang Masih Belum Jelas?

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo, Jepang

TRIBUNNEWS.COM - Masa depan Jepang belum jelas di bidang perekonomian. Memang saat ini dalam jangka waktu pendek dan menengah mungkin masih baik. Tapi beban fiskal dan penduduk yang lanjut usia umumnya menjadi masalah utama perekonomian Jepang di masa mendatang.

Saat ini memang perekonomian Jepang baik, terutama setelah PM Jepang Shinzo Abe menjadi PM Jepang 26 Desember tahun lalu," papar Mitsuru Taniuchi,  profesor di Fakultas Ekonomi Universitas Waseda kepada Tribunnews.com, Selasa (22/10/2013).

Meskipun demikian beban ekonomi Jepang yang sangat berat, terutama hutang pemerintah berbentuk oblikasi nasional dan penduduk yang mayoritas usia lanjut usia menjadi beban sangat berat jangka panjang perekonomian Jepang, tambahnya.

Hutang pemerintah Jepang dengan penerbitan obligasi nasionalnya adalah yang terbesar di antara negara maju lain seperti Jerman, Inggris, Perancis, Italia dan Amerika Serikat. Saat ini utang pemerintah Jepang sudah mencapai 220 persen dari GDP Jepang.

"Stimulus yang dikeluarkan Abe belakangan ini memang baik sebesar 10 triliun yen, bulan Januari 2013, lalu 5 triliun yen bulan Desember mendatang. Tetapi bersamaan itu PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dari 5 persen menjadi 8 persen tanggal 1 April 2014 dipertanyakan , apakah akan efektif demikian?"

Abe juga telah berusaha kuat menghantam deflasi dan meningkatkan ekonomi, bahkan tingkat pengangguran berhasil ditekan di bawah 4 persen. Meskipun demikian  kondisi fiskal memburuk, maka masa depan Jepang akan tertampar kuat.

Di bidang kesejahteraan nasional Jepang akan menghadapi tantangan sangat berat karena usia lanjut sangat banyak sekali dalam beberapa tahun mendatang. Masalah pensiun, kesehatan, beban untuk para lanjut usia snagat berat sekali sementara usia muda menjadi sangat sedikit dan berat bagi mereka untuk menanggung beban tersebut.

Usia sampai dengan 14 tahun pada tahun 2060 di Jepang diperkirakan hanya sekitar 7 juta saja, lalu antara 15-64 tahun hanya sekitar 45 juta saja dan usia 65 tahun atau lebih sekitar 50 juta jiwa, menjadi mayoritas.

Karena itu Taniuchi menyarankan agar reformasi fiskal dan reformasi kesejahteraan sosial harus berjalan seiring tak bisa terpisah.

Pajak perusahaan yang akan di relaksasi, alias ditekan rendah juga menjadi pertanyaan masyarakat Jepang.

"Selama ini pajak perusahaan memang sangat tinggi, dan kalau diturunkan mungkin diharapkan pemerintah Jepang dapat semakin meningkatkan aktivitas perusahaan sehingga ekonomi Jepang dapat lebih hidup lagi. Tapi kembali lagi permasalah ke para pekerjanya di mana penduduk mayoritas nantinya adalah usia lanjut apakah bisa berjalan baik nantinya? Jadi memang masih banyak pekerjaan rumah Abe untuk menata ekonomi Jepang di masa depan khususnya untuk jangka panjang nanti," paparnya  lagi.