Panglima SDF Jepang: Dana Besar Pengembangan Rudal Korea Utara Kemungkinan Dana Ilegal

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Puluhan rudal akhir-akhir ini telah diluncurkan Korea Utara (Korut) dengan dalih uji coba pengembangan rudal dan mendapat kecaman luar biasa dari kalangan internasional.

Lalu dari mana dana besar pengembangan rudal Korut tersebut?

"Saya juga sebenarnya ingin tahu kalau ada yang mengetahui dengan jelas sumber dana tersebut, silakan beritahu saya. Tapi kami menduga dana besar itu kemungkinan dari kegiatan ilegal Korut di dunia internasional sehingga mendapatkan dana besar bagi pengembangan program rudalnya," papar Panglima pasukan bela diri Jepang, Chief of Staff, Joint Staff, Laksama Katsutoshi Kawano kepada pers sore ini (23/5/2017).

Pengembangan rudal Korut dianggap masih belum sempurna tetapi bukan mungkin apabila dilakukan dengan aktif seperti sekarang dan ditunjang dana yang besar terus menerus, pengembangan teknologi rudalnya akan berkembang dnegan lebih baik dan cepat di masa depan.

Sementara itu terhadap gangguan pihak China, selama setahun terakhir ini ternyata tentara China telah mengganggu Jepang memasuki wilayah secara ilegal baik lewat laut maupun lewat udara sebanyak 1168 kali yang berarti 150% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

"Sampai dengan saat ini selama setahun terakhir sedikitnya 1168 kali pasukan China baik melalui laut maupun udara telah memasuki wilayah Jepang secara ilegal. Yang penting bagi kami jangan sampai muncul ketegangan, kami hanya mengusir ke luar mereka dari wilayah Jepang," paparnya.

Tentara China diakuinya memang sangat mengganggu terutama daerah selatan Jepang, kepulauan Senkaku Okinawa dengan kapal mereka masuk ke luar berulang kali.

"Bahkan belum lama ini kapal serang militer nya memasuki wilayah Jepang secara ilegal lalu kami usir giring ke luar," tambahnya.

Terhadap pasukan bnela diri Jepang (SDF) yang ada di Sudan Selatan per akhir Mei ini sedikit demi sedikit akan berakhir ditarik mundur setelah lima tahun berakhir di sana.

Kawano juga memprihatinkan kawasan laut China Selatan yang sangat strategis dan berharap tidak sampai dikuasai pihak China karena itu tidak sah, terbukti dengan hasil keputusan mahkamah internasional beberapa waktu lalu.

"Kami kerjasama dengan militer AS untuk menjaga stabilitas dan keamanan Laut China Selatan agar tetap bisa menjadi kawasan internasional. Namun keterbatasan kami masih ada karena terkait Pasal 9 UUD Jepang," lanjutnya.

Secara pribadi dan sebagai pemimpin SDF, Kawano ingin agar UUD diubah sehingga SDF punya kepastian, jelas dan punya kekuatan bisa berdiri sendiri mempertahankan negara dan masyarakat Jepang dengan baik.

"Saya tak tahu pembahasan politik di tingkat tinggi. Namun sebagai Kepala SDF saya ingin SDF jelas memiliki kekuatan serta jati diri yang jelas sehingga dapat dengan jelas pula mempertahankan negara bangsa dan tanah air Jepang dengan baik menggunakan semua kekuatan persenjataannya yang ada," tekannya.

Saat ini karena keterbatasan Pasal 9 UUD Jepang, maka Jepang paling-paling bisa menekan China dengan sanksi ekonominya dan juga yang dilakukan terhadap Korut. Tetapi AS bisa menekan kedua negara dengan kekuatan militernya seperti dilakukan saat ini.