Ternyata Media Sengaja Dipecah-pecah Koruptor Agar Masyarakat Bingung
KPK hanya punya pasukan yang kecil saja. Kini sekitar 1700 orang plus penyidik mungkin 70 orang.
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Ternyata media di Indonesia memang sengaja dipecah-pecah koruptor agar masyarakat jadi semakin bingung melihat KPK dan bisa berujung pelemahan KPK yang membuat koruptor senang.
"Koruptor sekarang sudah berupa Organized crime, banyak orang bersama-sama dan beramai-ramai. Melemahkan KPK oleh para koruptor antara lain dengan sengaja memecah media, sehingga masyarakat jadi bingung dnegan pemberitaan yang macam-macam," papar Bambang Widjojanto (59), lulusan Universitas Jayabaya, mantan anggota KPK, khusus kepada Tribunnews.com Jumat ini (28/7/2017).
KPK hanya punya pasukan yang kecil saja. Kini sekitar 1700 orang plus penyidik mungkin 70 orang. Sedangkan polisi 5400 ribuan dengan penyidik 250 ribuan.
"Oleh karena itu KPK harus bisa menyentuh khusus urat nadi saja sehingga punya implikasi besar. Masing-masing pimpinan harus bisa identifikasu bangun kompetensi tantangan. Demikian pula komunikasi dengan publik sangat penting. Tak akan bisa berantas korupsi tanpa komunikasi dengan publik."
Bambang yang pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan Indonesian Corruption Watch (ICW) memberikan contoh penguasaan hukum harus dimiliki petugas KPK dan juga harius bisa jadi juris serta litigator (spesialisasi aksi legal hadapi manusia dan organisasi), pemahaman haruslah ditingkatkan, tekannya.
Teteskan Air Mata, Ini Detik-detik Terakhir Irjen Pol M Iriawan Tinggalkan Mapolda Metro Jaya https://t.co/eDFq4eQo3z via @tribunnews
— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 28, 2017
"Oleh karena itu KPK harus memiliki satu sistim dibangun untuk menghadapi korupsi. Misalnya pajak sistim harus dikuasai, bidang hutang juga harus dipahami dari A sampai Z. Tahu saat bangun sistim faham prosesnya, tahu intervensi program untuk perubahan sistim itu, karena sistim itulah sebenarnya yang memproduksi kejahatan," jelasnya.
Apabila menguasai apa yang ada dalam sistim selanjutnya harus kompatibel dengan sitim yang mau dikendalikan.
"Misalnya soal expenditure dan Revenue, pengeluaran dan pemasukan, jelas kelihatan perimbangannya harus kita mengerti dengan baik."
Di bidang pengeluaran misalnya pendidikan dan kesehatan. Lalu agunan masa depan Indonesia sebagai masukan adalah sumber daya alam Indonesia perlu di touch itu, tekannya.
"Oleh karena KPK memiliki pasukan yang sedikit, harus bisa bangun partner dengan public yang paham, bangun jaringan perlu sinergi dengan mereka serta lakukan konsolidasi. Itulah yang mestinya dilakukan KPK saat ini."
