Jepang Diminta Jadi Ketua Sidang Dewan Keamanan PBB Mengenai Masalah Korea Utara

Duta besar Jepang di PBB akan diminta menjadi Ketua Sidang Dewan Keamanan PBB untuk masalah Korea Utara (Korut) dalam waktu dekat ini.

Jepang Diminta Jadi Ketua Sidang Dewan Keamanan PBB Mengenai Masalah Korea Utara
NHK
Duta Besar Jepang untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Koro Bessho (64). 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Duta besar Jepang di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) akan diminta menjadi Ketua Sidang Dewan Keamanan PBB untuk masalah Korea Utara (Korut) dalam waktu dekat ini.

"Duta Besar Koro Bessho akan mendiskusikan hal tersebut dengan Menteri Luar Negeri Taro Kono tanggal 15 Desember mendatang," ungkap sumber Tribunnews.com, Sabtu (2/12/2017).

Jepang merupakan anggota non-permanent Dewan Keamanan (DK) PBB dan kali ini periode yang kedua kali sebagai anggota non-permanent.

Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota dan dalam waktu dekat Bessho akan melakukan pertemuan dengan berbagai menteri untuk mendiskusikan mengenai masalah Korut.

Baca: Kaisar Jepang Resmi Turun Takhta 30 April 2019, Digantikan Putra Mahkota Akishinomiya

Serta langkah-langkah menghadapi peluncuran rudal Korut yang sampai saat ini tidak mendapat perhatian Negeri Tirai Bambu tersebut.

Lalu tanggal 15 Desember akan bertemu dengan Menteri Kono.

Sanksi terhadap Korut disetujui secara bulat oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB bulan September lalu.

"Saya berharap para anggota PBB menerapkan keputusan DK PBB tersebut dengan niat baiknya segera dan saya juga akan meminta para anggota PBB mengimplementasikan hal tersebut agar dapat melaksanakan sanksi yang telah diputuskan," ungkap Bessho kepada pers beberapa waktu lalu.

Baca: Curhat Novanto di Tahanan: Obat Tak Seperti yang Biasa Dikonsumsi, Makanan Tak Cukup Gizi

Dalam pembicaraan masalah Korut nanti Bessho juga akan membahas kebijakan mengenai hak asasi manusia yang ada di Korut agar situasinya dapat diperbaiki lebih lanjut.

"Hal itu tampaknya telah dimintakan kepada sembilan negara anggota DK PBB dari 15 negara, kecuali China dan Rusia," ungkap sumber itu.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help