Ketua Ikatan Perawat Muslim Jelaskan Soal Foto Pengibaran Bendera di Jepang

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) di Meguro Tokyo Jepang memanggil Ikatan Perawat Muslim Indonesia (IPMI).

Pemanggilan ini terkait pengibaran bendera di acara Pengajian Tablig Akbar Ustad Bendri.

"Ketua IPMI telah kami panggil dan telah datang ke KBRI serta telah menyampaikan surat permintaan maaf atas kejadian hari minggu," ungkap M Abas Ridwan Wakil Dubes Indonesia di Jepang kepada Tribunnews.com kemarin malam (7/12/2018).

Kepala Humas KBRI Eko Junor mengatakan hal serupa tentang pemanggilan ketua IPMI.

"Kejadian itu sama sekali bukan rencana IPMI. Ada beberapa anggotanya yang bikin foto tanpa sepengetahuan pengurus IPMI. Seperti kata Wakil Dubes, IPMI sudah minta maaf karena mengerti bahwa wilayah KBRI harus steril dari kegiatan promosi grup tertentu."

Seorang warga dengan nama Alf memprotes kejadian tersebut.

Selain itu Alf juga meminta pertanggungjawaban Ketua IPMI agar memberikan pernyataan terbuka mengenai kejadian tersebut.

"Seandainya kejadian ini luar kendali KBRI Tokyo, maka kami meminta IPMI , ketua-nya Mohamad Yusup diberikan sanksi dan Mohamad Yusup harus memberikan pernyataan terbuka kepada seluruh WNI di Jepang," tambah Alf lagi.

Menjawab tuduhan tersebut Ketua IPMI Mohamad Yusup Azmi menjawab pertanyaan Tribunnews.com bahwa hal itu tidak benar.

"Terkait FB saya, bukan tidak aktif, tetapi dalam satu hari ada beberapa orang yang berusaha masuk ke FB saya. Lalu saya ganti password , akhirnya malah error tidak bisa masuk," ungkap Yusup.

Mengenai dukungan ke acara alumni 212, Yusup pun mengomentari, "Foto jamaah yang menuliskan dukungan ke 212 itu di luar sepengetahuan panitia, karena setelah acara selesai. Sementara Panitia tetap di ruangan untuk foto bersama. Sebagian ibu ibu jamaah yang berfoto."

Kegiatan yang mengagetkan cukup banyak orang itu menurut Yusup di luar agendanya.

"Jujur, hal ini terjadi di luar agenda kegiatan dan substansi acara kegiatan. Karena hanya inisiatif dari ibu-ibu peserta pengajian yang kami tidak ketahui dan kurang nya pengetahuan panitia kalau di balai Indonesia tidak boleh membawa/berfoto dengan bendera tauhid."

Yusup juga beranggapan bendera itu bukan bendera ormas terlarang tetapi bendera tauhid yang sudah di sepakati saat pertemuan ormas dan pemerintah.

IPMI adalah organisasi independen tidak di bawah dibawah KMII (Keluarga Masyarakat Islam Indonesia).

"IPMI tidak terikat dengan organisasi politik dan lainnya," tekannya lagi.