Kata Anies Open Data Bukan Berarti Open Government

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan mengenai konsep Open Government dalam mengelola pemerintahan.

Menurut Anies ada tiga aspek yang harus dipenuhi.

Sehingga sebuah pemerintahan dapat disebut menerapkan konsep Open Government, yakni transparansi, partisipasi, dan kolaborasi.

Pemda DKI kata Anies sudah memulai dengan transparansi.

Meski sebagian data sudah dibuka ke publik, tapi belum bisa disebut Pemprov DKI Jakarta menerapkan Open Government.

"‎Pemda DKI sudah memulai sebetulnya dengan transparansi, sebagian data sudah ada, tapi open data bukan berarti open government ya," kata Anies di Lebak Bulus Dalam II, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (28/3/2017).

Baca: Djarot Hadiri Tabligh Akbar di Jakarta Utara

Baca: Anies: Warga Bisa Menilai Mana yang Kerjanya Parsial, Mana yang Tidak

Baca: Soal Aksi 313, Anies: Semua Orang Punya Hak Konstitusional, Asalkan Tertib

Dikatakannya, membuka data kepada publik baru merupakan implementasi transparansi saja.

"Partisipasi dan kolaborasi harus ada," ujarnya.

Anies menganalogikan konsep tata kelola pemerintahan dengan wikipedia.

Menurut Anies open Government seperti wikipedia, yang mana setiap orang bisa mengisinya.

Sementara good government yakni Ensiklopedia Britannica, karena tidak setiap orang bisa mengisi materinya dan hanya bisa membacanya saja.

"‎Wikipedia siapa bisa isi? Semuanya. Siapa saja. Thats open," katanya

Anies mengatakan dirinya hadir sebagai calon gubernur Jakarta untuk mencoba mengimplementasikan konsep tata kelola pemerintahan open government tersebut.
Meskipun, saat ini masih banyak orang yang salah dalam memahami konsep open Government itu.

"Anies-Sandi menawarkan pembaruan, pendekatan state of the art. Bacaannya mengikuti perubahan zam‎an," katanya.