Djarot: Kami Tidak Tanggung Jawab Kalau Pasal Itu Dihilangkan

Menurutnya, jika pasal itu sampai dihilangkan, ada indikasi permainan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan.

Djarot: Kami Tidak Tanggung Jawab Kalau Pasal Itu Dihilangkan
Tribunnews.com/ Fitri Wulandari
Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta secara tegas agar DPRD DKI memasukkan pasal kontribusi tambahan sebanyak 15 persen dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengacu pada reklamasi.

Ia pun mengatakan tidak akan bertanggungjawab jika pasal tersebut dihilangan.

"Kalau sampai pasal itu dihilangkan, kami tidak bertanggungjawab," ujar Djarot, saat ditemui di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).

Menurutnya, jika pasal itu sampai dihilangkan, ada indikasi permainan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan.

"Saya menduga, ada permainan di situ," kata Djarot.

Baca: Lebih 44 Persen Web SSCN untuk CPNS Diakses Perangkat Mobile

Mantan Wali Kota Blitar itu kemudian mempertanyakan alasan mengapa DPRD DKI 'ngotot' pasal kontribusi tambahan itu dimasukkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

"Ada apa DPRD kemudian (pasal) ini masuk ke Pergub?," papar Djarot.

Ia menilai ngototnya DPRD DKI lantaran jika pasal tersebut dimasukkan ke dalam Pergub, maka gugatan bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan pasal itu bisa saja digugurkan.

Padahal ia menyebut permintaan dimasukkannya pasal tersebut dalam Raperda, demi kepentingan masyarakat.

"Kalau Pergub itu lemah, karena Pergub itu bisa langsung di PTUN kalau ada yang tidak puas, bisa gugur ya, padahal ini semata-mata untuk kepentingan rakyat," kata Djarot.

Jika pasa kontribusi tambahan sebanyak 15 persen itu dimasukkan dalam Raperda, maka Pemprov DKI bisa mendapatkan keuntungan.

Besarnya keuntungan tersebut nantinya akan dirasakan oleh masyarakat, karena Pemprov DKI akan menggunakan itu untuk membangun fasilitas publik.

Namun DPRD DKI menyatakan sebaliknya, 15 persen merupakan jumlah kontribusi yang terlalu besar bagi para pengembang (Developer).

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help