Korupsi Damkar

Sang Jenderal Akhirnya Masuk Kerangkeng

Oentarto Sindung Mawardi, mungkin sudah bisa tersenyum sumringah. Hari Sabarno, mantan atasannya sudah ditahan

Sang Jenderal Akhirnya Masuk Kerangkeng
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Mantan Mendagri, Hari Sabarno, memasuki mobil tahanan usai diperiksa penyidik KPK, di kantor KPK, Jakarta Selatan, Jumat (25/3/2011). Hari ditahan karena diduga terkait korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah daerah pada tahun 2002-2005. Kasus ini juga telah menyeret sejumlah kepala daerah dan sudah dipidana.
TRIBUNNEWS.COM - MANTAN Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi, mungkin sudah bisa tersenyum sumringah.

Hari Sabarno, mantan atasannya sebagai menteri dalam negeri Kabinet Gotong Royong, kini resmi ditahan oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menjebloskan  Hari Sabarno Rutan Cipinang, Jumat (25/03/2011). Letjen purnawirawan ini, adalah orang yang paling terakhir ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan armada pemadam kebakaran (damkar) di Departemen Dalam Negeri pada tahun 2002-2005.

Selama karirnya, baik saat masih aktif sebagai perwira TNI maupun karir politknya, Hari Sabarno dikenal sebagai seorang yang murah senyum. Karirnya di TNI Angkatan Darat diawali, saat ia menamatkan sekolah di Akademi Militer Nasional (AMN), 1967 dan kemudian melanjutkan jenjang strata satu (S1), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tahun 1994.  

Dan saat duduk menjadi anggota MPR/DPR, pria kelahiran Solo 12 Agustus 1944 ini masih sempat menamatkan kuliah S2-nya bidang  Magister Manajemen tahun 1998Setelah lulus dari pendidikan militer dengan pangkat Letnan Dua, setelah menamatkan AMN, Hari Sabarno kemudian  mendapat promosi pertama sebagai Komandan Peleton dan Kasi-2 Brigade Infantri di Kodam Brawijaya antara tahun 1968-1975.

Ia pernah menjabat  Komandan Batalyon (Danyon) dan Komandan Korem (Danrem) di Kodam Siliwangi dari pangkat Letkol hingga Kolonel dalam kurun waktu 11 tahun (1982-1993). Setelah itu ia dipromosikan menjabat Wakasospol dan Asospol Kasospol ABRI di Mabes ABRI, pada tahun 1994-1995.

Karir politiknya diawali ketika Hari Sabarno dipercaya mewakili ABRI di lembaga legislatif sejak tahun 1995 dan langsung menjadi Ketua Fraksi ABRI. Hari Sabarno pernah menjadi Wakil Ketua MPR/DPR dari Fraksi TNI/Polri hingga 2001 dengan pangkat terakhir Letjen TNI. Karirnya terus memuncak. Pada tanggal 12 Maret 2003, ia kemudian diangkat oleh Megawati Soekarnoputri menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ad interim menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengundurkan diri dari jabatannya.

Selama karirnya, Hari Sabarno pernah menerima penghargaan berupa The Best Executive Award` Reformasi, dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya dan Pratama. Penahanan yang dilakukan oleh KPK, seakan menjadi bukti atas omongannya sendiri. Sebelum diperiksa, Jumat pagi, dengan kawalan seorang anggota TNI,  Hari Sabarno menyatakan kesiapannya ditahan.

"Yang jelas saya tidak memiliki kebijakan. Jika dilakukan penahanan, saya hanya mengikuti proses hukum. Dan ini bukan soal siap dan tak siap," katanya diplomatis.

Dua tahun lalu, Hari Sabarno menolak mentah-mentah tuduhan mempunyai hubungan dekat dengan pengusaha Hengky Samuel Daud saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor dalam sidang korupsi yang menyeret mantan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, Oentarto Sindung Mawardi. Tepatnya, pada hari Senin (16/11/2009). Pada 12 Oktober 2010, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menetapkan pelarangan ke luar negeri kepada Hari Sabarno  selama satu tahun.

Kasus dugaan korupsi damkar ini berawal dari radiogram Departemen Dalam Negeri bernomor 27/1496/Otda/ tanggal 13 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi. Radiogram itu berisi perintah kepada sejumlah daerah untuk melaksanakan pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V80 ASM. Mobil jenis ini hanya diproduksi oleh PT Istana Saranaraya milik Hengky Samuel Daud.

Sebanyak 22 pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi membeli mobil damkar pun akhirnya tanpa tender karena menganggap radiogram itu ialah perintah dari pemerintah pusat. Akibatnya Hengki diuntungkan, sementara negara merugi Rp 65,27 miliar.

Oentarto juga membuat serangkaian surat kepada Departemen Keuangan untuk membebaskan bea masuk dan pajak impor delapan mobil pemadam Hengki. Kerugian negara dari pembebasan itu nilainya Rp 10,95 miliar, sehingga total kerugian yang disebabkan perbuatan Oentarto dan Hengki sebesar Rp 76,22 miliar.

Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: inject by pe77ow
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help