Jokowi JK

Keterlibatan Mafia Migas dalam Pilpres Semakin Terkuak

"Hatta dengan kewenangannya menghambat pembentukan kilang minyak dan menurunkan produksi minyak mentah sehingga ada celah impor yang lebih besar,"

Keterlibatan Mafia Migas dalam Pilpres Semakin Terkuak
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Dari kiri, Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP), Jhon Fresly, Komisioner Bawaslu, Nasrullah, dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KIP), Idy Muzayyat memberikan keterangan pers di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2014). Jumpa pers bersama ini terkait himbauan memasuki masa tenang sebelum pilpres 9 Juli mendatang. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Emil Salim: mafianya adalah cawapres berinisial “R”

Jakarta - Keterlibatan mafia minyak dan gas dalam pembiayaan pilpres 2014 semakin terkuak. Pemilik grup Global Energy Resource (GER), Muhammad Riza Chalid, yang selama ini dikenal sebagai mafia migas disinyalir membiayai tabloid fitnah Obor Rakyat dan membeli Rumah Polonia yang menjadi markas tim sukses Prababowo-Hatta. Beberapa pakar dan wartawan berhasil membongkar hubungan Riza Chalid dengan cawapres nomor urut 1, Hatta Radjasa yang mantan Menko Ekuin.

Direktur Riset Badan Pemerhati Migas (BP Migas) Syafti Hidayat, menuding Hatta Radjasa terlibat dalam mafia migas bersama Muhammad Riza Chalid. Untuk itu, dirinya mendesak kepada Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT) untuk berpihak kepada rakyat kecil, dan mengadukan Hatta dan Riza kepada yang berwajib.

“Selama ini Indonesia terus bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) impor, sengaja tidak mendirikan kilang pengolahan, hanya supaya impor jalan terus dan komisi diperoleh mafia,” ujar Syafti Hidayat, Direktur Riset Badan Pemerhati Migas (BP Migas), dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis 5 Juli 2014.

Pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy pernah mengatakan bahwa Muhammad Riza Chalid sebagai mafia minyak yang sudah dikenal sejak era Soeharto.Sepak terjang Riza sungguh luar biasa dan sangat di takuti lawan dan kawan di dalam negeri serta di luar negeri karena telah menguasai Petral. Tudingan terhadap Riza yang telah menguasai Petral selama puluhan tahun itu dikatakan terjalin dari kerja sama dengan lima broker minyak, antara lain dengan Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium yang berbasis di Singapura, bahkan terdaftar di Virgin Island sebuah wilayah bebas pajak. Sehingga kelima perusahaan inilah digadang-gadang sebagai mitra utama Petral.

Hatta juga dilaporkan oleh Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut kelompok SKK Migas ini, Hatta diduga terlibat dalam kasus impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Koordinator SKK Migas, Ferdinand Hutahaean, mengatakan sewaktu menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta berkuasa mengatur pengadaan minyak. Pengaturan PT Pertamina dan anak perusahaannya, PT Petral, dalam impor minyak itu dilakukan sepenuhnya oleh Hatta.

"Hatta dengan kewenangannya menghambat pembentukan kilang minyak dan menurunkan produksi minyak mentah sehingga ada celah impor yang lebih besar," ujar Ferdinand kepada Tempo, Selasa, 1 Juli 2014. 



Ihwal pelaporan keterlibatan Hatta dalam kasus impor minyak, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain menyatakan bahwa status laporan tersebut masih di Bagian Pengaduan Masyarakat KPK. Dia menjelaskan KPK akan menelaah dulu pelaporan tersebut. "Tentu bisa dilanjutkan jika pelaporan itu memenuhi syarat," ujarnya.

Mantan Menteri di era Soeharto yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim membenarkan ada mafia minyak di sektor perminyakan Indonesia. "Benar, memang ada mafia minyak, yang disebut-sebut itu, dia itu salah satu sahabat salah satu Cawapres, mafianya itu keturunan Pakistan, kamu tanya saja dia (Cawapres) pasti tahu," ucap Emil kepada wartawan di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu 2 Juli 2014.

Emil menegaskan, mafia minyak 'R' ini ingin BBM subsidi itu tetap ada, karena makin menguntungkan dirinya dan jaringannya.Semakin banyak BBM bersubsidi dan makin banyak impor BBM, mafia ini makin bahagia.

"Kamu tahu kita tidak punya kilang minyak sampai saat ini terakhir kali kita punya kilang zamannya Pak Ginanjar (menteri ESDM), impor minyak dan BBM Indonesia terus bertambah, anggaran subsidi membengkak itu merupakan satu rangkaian yang saling terkait, di belakangnya ya mafia itu," tutupnya.

Sejak  2 Juni 2014, kasus penyelundupan minyak terbesar dalam sejarah Indonesia belum juga terungkap. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kasus ini masih dalam proses penyelidikan. "Saya belum dapat kabar lagi karena masih penyelidikan," ujar Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu 2 Juli 2014.

Dalam debat Cawapres beberapa waktu lalu cawapres nomor urut 2, Jusuf Kalla mengungkap dugaan ekonomi Indonesia dikuasai oleh 4 mafia. Ada mafia minyak, mafia gula, mafia sapi, dan mafia benih.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengungkapkan siapa mafia minyak yang selama ini ada di Indonesia. Menurut Faisal, mafia tersebut sangat senang Indonesia makin banyak mengimpor minyak, kilang minyak tidak terbangun dan anggaran subsidi BBM meningkat, siapa dia?

"Mafia minyaknya siapa lagi kalau bukan dia," tegas Faisal ditemui usai diskusi bertajuk 'Realistiskah Program Ekonomi Jokowi?' di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu kemarin  di Hotel Sahid, Jakarta. Saat itu, Faisal menyebut nama jelas seorang importir minyak berinisial R.

Faisal mengatakan, mafia tersebut merupakan importir minyak, yang biasa mengimpor minyak Indonesia. "Kalau data memang susah ya, namanya mafia, tapi semua orang diperminyakan pasti tahu siapa dia. Dia importir minyak, senang kalau Indonesia terus-terusan impor minyak, senang kalau ada subsidi BBM," jelasnya.

Dalam wawancara khusus dengan Tempo, Hatta Rajasa menolak anggapan adanya mafia minyak di Indonesia. "Apa yang dimaksud dengan mafia minyak? Kami mati-matian bangun kilang minyak.Di MP3EI jelas disebutkan kita tak boleh jual gas," katanya kepada Tempo, Selasa dua pekan lalu.  Hatta juga berjanji akan mengungkap mafia minyak jika ia terpilih menjadi wakil presiden.

Namun janji Hatta tersebut langsung dijawab oleh KPK, agar Hatta melaporkan ke KPK segera. "Seharusnya disampaikan ke KPK ketika dia bertemu dengan Pimpinan KPK waktu itu," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Gedung KPK di Jakarta, Senin malam, tentang ucapan Hatta dalam debat cawapres pada Minggu malam. (skj) (Advertorial)

Editor: Advertorial
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved