Mensos Khofifah: Butuh Keseragaman Pastikan Parameter Kemiskinan
"Menjadi penting memiliki satu pola yang terfokus, terstruktur, serta adanya keseragaman dalam penetapan parameter kemiskinan," ujar Khofifah.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Y Gustaman
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial telah menggelar dua kali Focus Group Disscusion (FGD) yang melibatkan berbagai pakar terkait penetapan parameter kemiskinan, cara pendataan serta penggunakan alat ujinya.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini yang mendesak dilakukan adalah validasi data kemiskinan. Dengan adanya data kemiskinan sejalan menentukan parameter kemiskinan yang terstruktur dan seragam.
"Kemensos menjadi lokomotif atau basis data penanggulangan kemiskinan, sehingga menjadi penting memiliki satu pola yang terfokus, terstruktur, serta adanya keseragaman dalam penetapan parameter kemiskinan," ujar Khofifah di Universitas Brawijaya Malang, Kamis (4/12/2014).
Khofifah mendesak perguruan tinggi memiliki potensi besar dengan sumber daya manusianya, termasuk para mahasiswa untuk menjadi tenaga pengumpul dan pengolah data dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan komputerisasi.
Keabsahan data, menurut Khofifah, bisa dilakukan dengan memvalidasi data di tingkat paling bawah, yaitu di kelurahan pada setiap enam bulan sekali untuk menentukan data kemiskinan di sebuah desa.
Hal itu penting dilakukan, untuk memastikan perubahan yang terjadi pada setiap tahunnya. Data tersebut akan menentukan, apakah kemiskinan bisa diselesaikan atau sebaliknya menjadi virus yang menggerogoti negara.
Khofifah menyadari mau tidak mau keabsahan data kemiskinan sangat penting bagi kejelasan dalam proses pemberdayaan, khususnya terkait konteks bantalan sosial. Utamanya ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.
Saat ini, sambung Khofifah, data kemiskinan yang digunakan Pemerintah untuk pemberian bantuan sebagai kompensasi dari dikuranginya subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan data 2011.
Data tersebut menjadi acuan implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kemudian data tersebut diverifikasi dan divalidasi menggunakan pendekatan statistik dan metode penelitian yang sahih.
