Pimpinan KPK Jangan Diisi Negarawan Honorer

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk memperbaiki kinerja KPK, ada dua hal yang harus diperbaiki terhadap lembaga antirasuah itu. Pertama evaluasi sistem dan kedua evaluasi figur-figur pimpinan.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan sudah saatnya sistem penegakan hukum khususnya dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia dievaluasi.

Kata Fadli, selain KPK, Indonesia juga memiliki institusi pemberantasan korupsi yakni kepolisian dan kejaksaan.

"Di dalam membuat undang-undang, memang ada semangat zaman. Semangat zaman sekarang berubah. Kita ingin institusi betul-betul ada government yang baik," kata Fadli saat dikusi bertajuk 'Duh KPK' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (30/5/2015).

Kedua, terkait figur-figur yang memimpin KPK baik pimpinan dan pejabat struktural. Menurut politikus Partai Gerindra itu, pimpinan dan pejabat struktural KPK harus diisi oleh orang yang benar-benar sudah selesai dengan dirinya.

Fadli mengatakan pimpinan atau pejabat tidak boleh dijabat oleh orang yang masih mencari status atau bahkan menjadikan KPK sebagai batu loncatan untuk karir selanjutnya.

"Memang sebaiknya orang-orang yang suddah selesai dengan dirinya, bukan ingin cari status. Harus negarawan. Bukan negarawan honorer, kadang-kadang negarawan, kadang-kadang tidak. Harusnya tidak punya lagi ambisi politik. Harus punya pengabdian," kata Fadli.