'Jangan Sampai Pemerintah Dibajak oleh Kepentingan Birokrasi atau Politisi'

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Banyak teori mengenai peranan pemerintah. Namun pada akhirnya pemerintah harus menghadapi hal nyata bahwa sebenarnya mereka juga manusia biasa bukan orang hebat, bangsawan dan sebagainya dan perlu dikoreksi pula oleh pemerintah.

"Pemerintah adalah sah dan dipilih oleh masyarakatnya. Banyak hal bisa dilakukan pemerintah dan mereka juga yang terpilih bukan orang bangsawan yang hebat berdiri di atas saja. Mereka adalah orang biasa juga sama seperti kita," kata Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani (54) dalam acara debat di acara CNBC dalam peringatan 50 tahun Asian Development Bank (ADB) di Tokyo, Sabtu (6/5/2017).

Pemerintah menurut Sri Mulyani harus mengikuti peraturan yang ada.

"Mereka terdiri dari berbagai kelompok masyarakat bukan hanya dari satu golongan saja, tetapi harus mewakilkan berbagai golongan. Jangan sampai mereka dibajak oleh kepentingan dirinya sendiri, kepentingan birokrasi atau kepentingan politisi itu sendiri. Itu sebabnya mereka perlu dikoreksi oleh banyak orang," kata Sri.

Oleh karena itu ide untuk koreksi sangat penting dilakukan oleh masyarakatnya agar pemerintah bisa lebih efisien dalam bergerak menjalankan roda pemerintahan.

Baca: Sri Mulyani: Kelemahan Jepang Angka Lanjut Usia Cukup Tinggi

"Mereka juga tidak hidup di dunia yang sempurna bukan?" kata Sri.

Mereka kalangan pemerintahan menurutnya, tidak akan mengatakan hal-hal yang baik saja.

"Ada korupsi di sana, ada distorsi di sana dan sebagainya. Jadi pemerintahan itu haruslah hati-hati sekali dalam menjalankannya. Oleh karena itu perlu cek dari masyarakat yang ikut pula mengoreksi," ujarnya.

Itulah sebabnya, kata Sri pemerintahan harus dijalankan dengan transparan, accountable serta melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga dicintai masyarakatnya.