Wiranto Soal Dokumen 65: Saya Tidak Mau Menanggapi Yang Menimbulkan Kegaduhan
"Saya tidak mau menanggapi yang menimbulkan kegaduhan. Satu hal yang tidak saya tanggapi, bukan berarti saya tidak mau dan tidak tahu,"
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
Lapowan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, awalnya enggan menjawab pertanyaan soal dokumen peristiwa 1965 yang dipublikasikan Pemerintah Amerika Serikat (AS).
Ia memilih masuk ke dalam mobil dinasnya, saat dikerumini wartawan di depan kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2017).
Baca: Jemah Salat Jumat Dikejutkan Dengan Penemuan Mayat di Sumur Masjid
Saat ia sudah masuk ke dalam mobil, sebelum mobil dinas tersebut bergerak, ia tiba-tiba membuka kaca pintu mobilnya dan memberikan penjelasan.
"Saya tidak mau menanggapi yang menimbulkan kegaduhan. Satu hal yang tidak saya tanggapi, bukan berarti saya tidak mau dan tidak tahu, tapi perlu diperbincangkan dengan baik," ujarnya.
Baca: KPK Kordinasi Dengan Imigrasi Sikapi Gugatan Setya Novanto di PTUN
Apa maksud pernyataan purnawirawan Jendral TNI Angkatan Darat (AD) menimbulkan kegaduhan, Menkopolhukam tidak menjelaskan dengan jelas.
Ia langsung pergi setelah menyampaikan pernyataan tersebut.
Dokumen yang dipublikasikan pemeintah AS diantaranya surat menyurat dari perwakilan pemerintah AS di Indonesia untuk Washington.
Selain itu, ada juga salinan memo untuk pejabat AS, terkait situasi di Indonesia seputar peristiwa 1965.
Baca: Sosok Wanita Terombang-ambing Di Pantai Kebumen, Awalnya Dikira Sudah Meninggal Tahunya Masih Hidup
Dokumen tersebut dipublikasikan, karena merupakan kebijakan di AS untuk mempublikasikan dokumen rahasia setelah kurun waktu tertentu.
Dalam dokumen itu, juga diceritakan bagaimana pendapat perwakilan AS di Indonesia, tentang posisi Presiden RI saat itu, Sukarno, atas peristiwa yang disebut sebagai Gerakan 30 September (G30S).
Pandangan mereka terhadap AD, PKI, dan pihak-pihak lainnya, juga terpapar dalam dokumen tersebut.
Baca: Fadli Zon Beri Catatan Agar Densus Tipikor Tidak Dijadikan Alat Politik
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, sudah memberikan tanggapannya terkait dokumen-dokumen tersebut.
Ia berencana mengundang Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan, untuk menanyakan langsung terkait hal itu.
