Panglima TNI Mendatang, Jangan Hanya Terjebak Isu Dalam Negeri Saja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pergantian Panglima TNI Gatot Nurmantyo kembali hangat diperbincangkan masyarakat.

Gatot yang beberapa bulan lagi berusia 58 tahun memang segera akan memasuki masa pensiun sebagai prajurit TNI.

Kandidat Panglima TNI yang baru saat ini masih dipersiapkan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi untuk disodorkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya kira wajar saja kalau ada wacana pergantian Pak Gatot, bagian dari rotasi kepemimpinan yang normal,” ujar pengamat intelijen dan isu-isu kawasan, Ridlwan Habib, kepada Tribunnews.com, Rabu (15/11/2017).

Menurut Ridlwan, pergantian Panglima TNI mutlak sepenuhnya hak Presiden.

“Bapak Presiden bisa dan boleh mengganti Panglima kapan saja. Tentu dengan mekanisme mengajukan usulan nama kepada DPR,” kata Ridlwan.

Baca: Jaksa Agung soal Vonis Buni Yani: Alhamdulillah Ternyata Hakim Sependapat

Lalu bagaimana kategori panglima TNI yang diperlukan kedepannya?

Ridlwan menjelaskan, Indonesia perlu Panglima TNI yang fokus pada penguatan strategi pertahanan Indonesia di kawasan.

Menurut master kajian strategi intelijen Universitas Indonesia (UI) ini, setidaknya ada tiga dinamika isu kawasan yang harus menjadi perhatian khusus TNI.

Persoalan pertama tentang isu Laut Tiongkok Selatan. Posisi Indonesia yang amat strategis membutuhkan visi kepemimpinan Panglima TNI yang jelas terhadap isu ini.

“Perlu penguatan pangkalan-pangkalan di pulau terluar. Misalnya di Ranai. Lalu juga tambahan alutsista untuk TNI AL dan TNI AU,” ucapnya.

Angkatan Laut Indonesia idealnya harus mampu beroperasi maksimal di luar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) bahkan hingga 200 nautical mile dari lepas pantai Indonesia.

Panglima TNI idealnya juga harus memikirkan interoperability ketiga angkatan yang saling mendukung dalam mengamankan wilayah Indonesia.

“Jangan hanya terjebak dalam isu dalam negeri saja,”  katanya.