Jokowi Akan Serahkan Nama Calon Panglima TNI Kepada DPR
“Ya mekanismenya kan ada, nanti kita akan lakukan mekanisme ke DPR, ditunggu saja,”
Penulis:
Imanuel Nicolas Manafe
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
Laporan wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menanggapi mengenai jabatan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada awal tahun depan.
Presiden Jokowi mengatakan, dirinya akan mengikuti mekanisme yang berlaku, yakni menyerahkan nama-nama kandidat kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Baca: Anies Bantah Anggota TGUPP Berisi Tim Sukses Saat Pilkada: Lihat Dulu Agar Tidak Spekulatif
“Ya mekanismenya kan ada, nanti kita akan lakukan mekanisme ke DPR, ditunggu saja,” ujar Presiden Jokowi disela-sela kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/11/2017).
Soal nama-nama kandidat pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo, Presiden Jokowi enggan mengungkapkannya.
Jokowi mengatakan ada banyak nama yang sudah dikantonginya.
Baca: Setya Novanto Jawab 48 Pertanyaan Penyidik KPK
“Namanya kan banyak,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Diketahui, Jenderal Gatot akan masuk masa pensiunnya pada Maret 2018 mendatang.
Jelang pergantian panglima, mulai mencuat usulan perlunya melakukan rotasi matra yang akan mengisi posisi tersebut, misalnya giliran perwira tinggi dari TNI Angkatan Laut atau TNI Angkatan Darat.
Baca: Setya Novanto Sempat Mengeluh Sakit Perut Saat Diperiksa KPK
Direktur Imparsial, Al Araf sebelumnya mengatakan rotasi matra perlu dilakukan agar menumbuhkan rasa kesetaraan dalam tubuh TNI.
Sebab selama ini, jabatan Panglima TNI dikesankan seolah hanya milik TNI AD.
"Penerapan pola rotasi jabatan Panglima TNI sangat penting, bukan hanya karena telah diamanatkan UU, tetapi juga demi membangun soliditas antarmatra dan profesionalitas TNI secara keseluruhan,” ujar Al Araf, 14 November 2017 lalu.
Baca: Guyon Said Aqil Soal Pilkada dan Pil KB di Hadapan Jokowi
Al Araf juga menyarankan agar Presiden Jokowi sudah memberikan usulan nama pengganti Panglima TNI pada Desember 2017 kepada DPR.
“Semakin cepat semakin baik, agar penentuan akhir tidak tergesa-gesa dan menghasilkan keputusan yang tidak tepat," ujar Al Araf.
