Pengamat: Keputusan Jokowi Pertahankan Airlangga Kurang Tepat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo baru saja merombak susunan kabinet kerjanya, Rabu (17/1/2018).

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto yang disebut-sebut bakal diganti karena saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar ternyata lolos dari reshuffle.

Peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo kurang tepat.

"Keputusan untuk mempertahankan Pak Airlangga sebenarnya kurang tepat," ucap Bhima saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (17/1/2018).

Alasanya dari segi Industri, Airlangga dinilai kurang mampu membawa sektor Industri memenuhi target yang ditetapkan.

Baca: Diangkat Mensos, Idrus Marham Diingatkan Agar Tidak Bikin Malu Golkar

Misalnya pada pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sektor industri hanya mampu bertumbuh 4,84 persen (yoy), dan dari sektor industri manufaktur terus mengalami penurunan.

"Kondisi Industri pengolahan sekarang kurang bagus. Pertumbuhan sektor industri dibawah pertumbuhan ekonomi. Kemudian share industri manufaktur terhadap PDB turun terus bahkan dibawah 20 persen," tutur Bhima.

"Gejala deindustrialisasi ini perlu penanganan khusus," kata Bhima.

Dengan capaian tersebut menurut Bhima diperlukan pemimpin di sektor Industri yang fokusnya tidak terpecah karena politik.

"Dengan kinerja sektor industri yang mengkhawatirkan di sisa tahun Jokowi ini perlu Menteri yang fokusnya tidak terbelah oleh isu politik," ucap Bhima.

Presiden Joko Widodo pagi ini, Rabu (17/1/2018), melantik empat pejabat negara di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Adapun susunan baru yang ditetapkan Presiden Jokowi adalah Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Marsda TNI Yuyu Sutisna.