TOPIK
Reshuffle Kabinet
-
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, sewaktu-waktu jika status hukumnya menjadi tersangka, ada kemungkinan terjadi reshuffle dalam kabinet
-
Isu perombakan kabinet mengemuka setelah adanya sejumlah menteri yang terseret kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) .
-
Ace Hasan Syadzily tak mau ambil pusing dengan adanya isu reshufle di akhir periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
-
Menurut dia yang akan menarik dari isu ini adalah melihat reshuffle ini sekaligus memandang format koalisi 2019-2024.
-
Kalau ada Menteri yang tersangkut masalah hukum, terutama yang menjadi tersangka, maka presiden harus menggantinya
-
Menurutnya sebagai partai yang ada di koalisi pemerintah, PPP menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle itu kepada Jokowi.
-
Jika anggota kabinet saat ini tidak bisa menjalankan amanat Presiden, termasuk menjaga kewibawaan, Jokowi bisa ambil keputusan mengganti jajarannya
-
Lantas apakah ketiga menteri tersebut bakal diganti oleh Presiden Jokowi karena terseret di lembaga anti rasuah?
-
Mereka yakni Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Agama Lukman Hakim dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginginkan pemerintah benar-benar menerapkan manajemen yang 'zero tolerance' terhadap tindakan korupsi.
-
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, persoalan reshuffle belum menjadi agenda Presiden Joko Widodo (Jokowi)
-
Menteri Sosial Idrus Marham terlihat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/8/2018) siang
-
"Kalau dulu presiden mengatakan tidak boleh rangkap jabatan dan sekarang boleh saya rasa kita bisa tahu apakah satu kata dengan perbuatan,"
-
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai boleh tidaknya menteri rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik merupakan hak preogatif presiden.
-
Mulai berubahnya janji Presiden RI Joko Widodo terkait 'Menteri rangkap jabatan', mendapatkan beragam tanggapan dari para petinggi partai politik.
-
Oleh karena itu, Wakil Ketua MPR RI tersebut menyerahkan penilaian terhadap apa yang kini dilakukan Jokowi terhadap menteri di kabinetnya.
-
Presiden, lanjut Johan Budi, mempersilahkan Airlangga merangkap jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Perindustrian atas dasar efektivitas.
-
Daniel Johan tak mempermasalahkan rangkap jabatan sejumlah politisi Golkar di kabinet kerja.
-
"Artinya janji tinggal janji komitmen tinggal komitmen. Pak Jokowi sendiri yang melanggar,"
-
"Jika ini berlanjut, jelas kebijakan bagus yang ditetapkan Jokowi akan berantakan."
-
Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komarudin mengapresiasi langkah Wiranto menolak menjadi ketua umum Partai Hanura.
-
Ridho bersyukur, Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada suaminya untuk melanjutkan tugas sebagai menteri sosial yang ditinggalkan Khofifah
-
Wajah Ridho terlihat ramah dan terlihat tersenyum anggun pulas dengan riasan wajah minimalis.
-
Dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) suaminya, Ridho turut hadir mendampingi.
-
"Ini ibaratnya saya lap terakhir. Berliku, hujan deras lagi karena tahun politik kan," kata Idrus Marham.
-
"Pak Airlangga cuma kasih tahu siap-siap ke Istana. Besok paginya baru tahu. Ya dua jam sebelum pelantikan, baru mengerti kalau jadi menteri sosial."
-
Ridho mengaku tidak tahu apa-apa mengenai suaminya itu menjabat di Kabinet Kerja Joko Widodo.
-
"Ini kita ibaratkan kita nonton F1, ini tinggal satu tahun setengah, ini saya berada di sini putaran terakhir," ujar Idrus
-
"Kalau sibuknya, dari zaman (jadi) Sekjen (Golkar) juga udah sibuk, Insha Allah udah biasa," kata Ridho.
-
Khofifah yang berada di sebelahnya dan mendengar kalimat itu keluar dari mulut Idrus, hanya tersenyum.
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
