''Jadi Anggota Partai Lain Saja Dipecat, Apalagi PKI''

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan, PDI Perjuangan tidak memiliki kaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dilarang atau ajaran komunisme. Oleh karena itu, dia menegaskan, tidak mungkin kader PDI Perjuangan menjadi kader PKI.

"Di dalam AD/ART partai kami, kader yang memiliki keanggotaan partai lain saja dipecat, apalagi anggota PKI ," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat bersaksi untuk terdakwa penghinaan/pencemaran nama baik lewat media sosial, Alfian Tanjung, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018).

Melalui akun media sosial Twitter, Alfian pernah mencuit 'PDIP 85% isinya kader PKI'. Menurut Hasto, cuitan Alfian itu berdampak sangat luas dan negatif terhadap PDI Perjuangan. Salah satunya terkait pemenangan Pilkada Banten 2017.

"Kami melakukan kajian terhadap Pilkada Banten, dampaknya (cuitan terdakwa,-red) sangat serius," kata Hasto yang juga mengatakan permasalahan tak hanya terkait pilkada, tetapi juga para kader partai banyak mendapat pertanyaan terkait cuitan Alfian itu.

Sebagai gambaran di struktur DPP PDI Perjuangan ada 4 orang kader KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam). Empat kader KAHMI tersebut, yaitu Idham Samawi, Hamka Haq, M. Prakosa dan Rokhmin Dahuri.

Oleh karena itu, tegas Hasto, cuitan Alfian Tanujung yang menuding 'PDIP 85% isinya kader PKI' adalah fitnah yang keji, merugikan nama baik PDI Perjuangan dan menyakiti hati kader-kader PDI Perjuangan, khususnya yang bergama Islam.

"Lebih dari 92 persen kader PDI Perjuangan beragama Islam," kata Hasto.

Baca: ISNU Akan Beri Bantuan Hukum Bagi Peneliti Muda MK Yang Kritik Arief Hidayat

Sejauh ini, Hasto mengatakan, pihaknya sudah melakukan sembilan pelaporan sejenis terhadap hal yang dilakukan Alfian. Semua itu, tegas Hasto, semata-mata dilakukan karena PDI Peruangan menghormati hukum.

"Bahkan ketika kantor kami diserang pada 27 Juli 1996 kami tetap bertindak di jalur hukum. Ibu Megawati selalu mengajarkan kami untuk selalu taat pada hukum," tegas Hasto.

Saat memberikan kesaksian, Hasto tampak tenang. Dia didampingi Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah, Habib Abdul Aziz Al Katiri dari Semarang dan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).

Untuk diketahui, lewat Surat Edaran yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri tertanggal 2 Februari 2017, menegaskan PDI Perjuangan adalah partai berdasarkan ideologi Pancasila dan memegang teguh prinsip Ketuhanan serta tidak memiliki kaitan dengan PKI dan komunisme.