Ketua DPR Minta Kedubes Tiongkok Jelaskan Soal Kebakaran Kapal MV Ever Judger di Teluk Balikpapan

"Mendapatkan penjelasan terkait dengan kapal MV Ever Judger yang terbakar di wilayah Indonesia dan berakibat jatuhnya korban Warga Negara Indonesia,"

Ketua DPR Minta Kedubes Tiongkok Jelaskan Soal Kebakaran Kapal MV Ever Judger di Teluk Balikpapan
TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN
Petugas memadamkan kapal kargo asal Tiongkok MV Ever Judger yang terbakar di perairan Teluk Balikpapan, Sabtu (31/3/2018). Akibat terbakarnya pipa minyak bawah laut, dua kapal nelayan dan sebuah kapal kargo terbakar serta dua orang nelayan tewas. TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) segera memberi penjelasan soal tumpahan minyak di Perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, yang berasal dari kapal MV Ever Judger berbendera Tiongkok.

Sejauh ini menurut mantan ketua Komisi III DPR RI ini, kapal tersebut terbakar dan menewaskan dua orang nelayan Indonesia, serta menyebabkan pencemaran laut Indonesia.

Baca: Pemuda Muhammadiyah Ajak Publik Tak Pilih Partai Politik yang Masih Calonkan Koruptor SebagaI Caleg

Insiden itu juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat sekitar dan juga biota laut.

Untuk itu Politikus Golkar ini memerintahkan Komisi I DPR mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk meminta penjelasan dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok.

"Mendapatkan penjelasan terkait dengan kapal MV Ever Judger yang terbakar di wilayah Indonesia dan berakibat jatuhnya korban Warga Negara Indonesia yang tewas terbakar akibat dari tumpahan minyak," kata Bamsoet, demikian sapaannya saat menjawab sejumlah isu aktual kepada wartawan, Senin (2/4/2018).

Baca: Partai Demokrat Berharap KPU Segera Berlakukan Aturan Larangan Koruptor Jadi Calon Legislatif

Di sisi lain, lanjut dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebaiknya segera membersihkan limbah minyak agar pencemaran yang terjadi tidak semakin parah dan meluas.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun harus mengawasi secara ketat perairan-perairan yang menjadi kawasan lalu lintas kapal besar.

Halaman
123
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved