Pengacara Jepang: Masih Banyak Korupsi di Bea Cukai dan Pengadilan di Indonesia

Kedatangannya ke Indonesia bersama kelompok Komisi Anti Korupsi Jepang (ABCJ) yang ditemui oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Pengacara Jepang: Masih Banyak Korupsi di Bea Cukai dan Pengadilan di Indonesia
Richard Susilo
Pengacara Jepang dari kantor pengacara Baker McKenzie, Kengo Nishigaki yang berpengalaman 18 tahun. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo di Jepang 

 TRIBUNNEWS Tokyo - Pengacara Jepang ini, Kengo Nishigaki, baru kembali dari Indonesia bertemu dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 18 Juli lalu. Senin ini (6/8/2018) wawancara khusus dengan Tribunnews.com di kantornya di Baker McKenzie, Tokyo.

 "Korupsi masih banyak sekali di bidang bea cukai dan pengadilan di Indonesia," paparnya kepada Tribunnews.com.

 Kedatangannya ke Indonesia bersama kelompok Komisi Anti Korupsi Jepang (ABCJ) yang ditemui oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

 Kehadirannya bersama para pengacara Jepang lain seperti Akira Takeuchi,  Tsutomu Hiraishi, , Takeshi Yoshida, Shinya Fujino,  Nakano, serta pengacara Indonesia TM Luthfi Yazid.

 "Saya baru pertama kali ke Indonesia sempat mengunjungi KPK dan pengadilan negeri Jakarta Selatan," tambahnya.

 ABCJ bukanlah yayasan atau LSM atau organisasi tetap yang berbadan hukum.

 "Tahun 2015 kami di Federasi Pengacara Jepang sadar akan pentingnya perlindungan pengusaha Jepang di luar Jepang yang juga client kami. Maka September 2016 kita sepakat membentuk kelompok ABCJ untuk menjaga kepentingan pengusaha Jepang di luar Jepang, khususnya menghadapi banyaknya korupsi yang terjadi di luar Jepang terutama di negara-negara Asia seperti Indonesia," ungkapnya.

 Dengan demikian ABCJ merupakan kelompok mirip sebuah forum,  kesepakatan beberapa pengacara Jepang yang bersatu untuk menghadapi masalah korupsi yang dihadapi pengusaha Jepang di luar Jepang bukan urusan di dalam Jepang.

 Menurutnya sampai saat ini dari keluhan client nya, terutama bidang bea cukai masih banyak sekali permintaan uang atau korupsi di bidang tersbeut oleh para oknum di lapangan.

 Demikian pula korupsi masih berseliweran di pengadilan di Indonesia.

 "Memang saat saya berkunjung ke sana ada satpam di depan pintu masuk ruang kepala pengadilan sehingga tidak bisa sembarangan orang masuk. Tapi kalau lihat pengacara Indonesia, tetap saja dengan mudah masuk ke ruang kepala pengadilan tersbeut," ungkapnya lagi.

 Sebagai catatan, di Jepang ruang Kepala Pengadilan sangatlah sakral dan dilarang siapa pun memasuki ruang Kepala Pengadilan demi menjaga kenetralan serta citra "bersih" hakim ketua pengadilan tersebut.

 Para pengacara pun, apalagi masyarakat di Jepang mematuhan peraturan tersebut sehingga Kepala Pengadilan benar-benar steril di tengah hukum yang harus dilaksanakannya.

 "Saya dengar saat kunjungan ke pengadilan Jakarta Selatan, ruang Kepala Pengadilan dengan mudah bisa dimasuki siapa saja, cukup ketok pintu lalu masuk ke sana. Tapi sekarang tampaknya sudah dijaga satpam, meskipun dengan mudah dimasuki para pengacara Indonesia ya," ungkapnya lagi masih tampak bingung dengan suasana kemudahan akses ke Ketua Pengadilan di Indonesia tersebut.

Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help