Gempa di Lombok

BNPB: Indonesia Takkan Tolak Bantuan Negara Lain untuk Korban Gempa Lombok

hingga kini pemerintah Indonesia masih sanggup menangani dampak gempa yang terjadi Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

BNPB: Indonesia Takkan Tolak Bantuan Negara Lain untuk Korban Gempa Lombok
Tribunnews.com/ Reza Deni
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan hingga kini pemerintah Indonesia masih sanggup menangani dampak gempa yang terjadi Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bahkan Sutopo menyebut pemerintah sanggup menangani dampak gempa yang terjadi sampai pada tahap pemulihan, baik dari segi personel maupun pendanaan.

"Baik personel, pendanaannya, materialnya, semuanya cukup," kata Sutopo di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Selasa (7/8/2018).

Namun Sutopo menyebut jika ada negara lain yang ingin memberikan bantuan kepada para korban gempa Lombok, pemeritah Indonesia tidak akan menolaknya.

"Karena selama ini pemerintah Indonesia begitu cepatnya dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang terkena bencana, kita welcome, silahkan," jelasnya.

Tetapi sebelum bantuan tersebut diberikan, Sutopo bersama pihak terkait akan memberi klasifikasi terhadap bantuan yang berdatangan.

Sebab tidak sembarang bantuan dapat diterima dan didistribusikan.

"Tentu, bantuannya nanti akan kita berikan jenisnya. Tidak sembarangan bantuan kita terima, tetapi yang diperlukan masyarakat yang terkena dampak gempa yang ada di Lombok," tutur Sutopo.

Hingga saat ini Sutopo mencatat beberapa negara sudah menyatakan akan memberikan bantuan terhadap korban gempa Lombok.

Beberapa negara tersebut ialah Australia, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan beberapa negara di kawasan ASEAN yang di koordinir melalui AHA (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management) Centre.

"Telah menyampaikan untuk memberikan bantuan sebagai panggilan kemanusian, sebagai rasa solidaritas kepada pemerintah Indonesia.Dan hal ini dikoordinir oleh Kemenlu bersama BNPB, ada mekanismenya," ucap Sutopo.

Penulis: Yanuar Nurcholis Majid
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help