ICW: Segera Eksekusi Pengembalian Uang Korupsi Supersemar Era Soeharto Rp 4 Triliun

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong agar Pemerintahan Jokowi-JK segera bertindak cepat untuk melakukan sejumlah tindakan menyelamatkan uang negara yang dikorupsi di era Orde Baru (Orba) Soeharto.

Seruan itu disampaikan dalam diskusi terbatas bertajuk “Jangan Lupakan Korupsi Soeharto” di kantor ICW, Jl Kalibata Timur IV D No 6, Jakarta Selatan, Kamis, (6/12/2018).

Peneliti Senior ICW, Emerson Yuntho mengungkap, salah satu yang bisa dilakukan paling cepat adalah mengeksekusi pengembalian uang negara dalam kasus Supersemar.

Ada uang negara yang dikorupsi dalam kasus gugatan Yayasan Beasiswa Supersemar sekitar Rp4 triliun.

"Presiden Jokowi perlu memerintahkan Jaksa Agung dan jajarannya untuk segera melakukan tindakan eksekusi pengembalian kerugian negara sekitar Rp4 triliun," kata Emerson.

Baca: Syahrini Pesan Busana ke Desainer Didampingi Reino Barack, Diamnya Aisyahrani Jadi Petanda

Selain itu, Pmerintah juga harus melanjutkan gugatan perdata terhadap enam yayasan lainnya terkait Soeharto, keluarga, maupun kroninya.

Yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharmais, Yayasan Dakab, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora.

Bagi ICW, kata Emerson, kasus korupsi era Soeharto belum selesai sengan perkara menyangkut Supersemar. Di kasus Supersemar saja, ada uang negara senilai Rp4 triliun. Belum lagi enam yayasan yang lain.

"Kami dari ICW menilai salah satu indikasi sukses penanganan korupsi adalah adili korupsi era Soeharto ini," tegasnya.

Emerson memastikan pihaknya menilai Pemerintahan Jokowi sebaiknya melakukan kerjasama dengan PB.

Yakni untuk menindaklanjuti prakarsa Stolen Asset Recovery Initiative (STaR), atau prakarsa PBB untuk menginisiasi recovery aset hasil curian.

Hal itu dalam rangka mengembalikan kekayaan negara yang diduga dicuri oleh Soeharto dengan kisaran 15-35 miliar dolar AS.

Pemerintah bisa memanfaatkan momentum perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik antara Indonesia dengan Swiss pada akhir Agustus 2018 lalu. "Ini harus dimanfaatkan juga untuk melacak orang dan aset hasil kejahatan, termasuk korupsi yang diduga dilakukan oleh Soeharto," katanya.

Bagi ICW, semua langkah itu penting. Sebab saat ini, justru muncul kekhawatiran bahwa publik mulai lupa pada korupsi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru pimpinan Soeharto.

Hal itu tampak dari upaya beberapa pihak yang berkampanye politik mengembalikan kejayaan dari Soeharto dan kroni-kroninya. Semisal dengan slogan kampanye 'Piue kabare, enak Zamanku tho..."