Ferdinand Hutahaean: Saya Tidak Berharap dan Bermimpi Lolos Jadi Anggota DPR RI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengaku tidak lolos dalam pemilihan umum legislatif 2019.

Ferdinand merupakan calon legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 5, yang meliputi Kabupaten Bogor.

"Tidak masuk. Kurang suara," ucap Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Kamis (2/5/2019).

Sejak awal mencalonkan diri, pria kelahiran 18 September 1977 lalu itu tidak berpikir untuk lolos ke Senayan.

Karena dia melihat, mahalnya biaya politik menjadi faktornya.

"Saya tidak berpikir untuk lolos, Karena saya tidak mau mengikuti pola demokrasi kita yang mahal ini. Cost politik yang tinggi lebih dari sekedar berjudi dan saya tidak mau mengikutinya," jelas Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat periode 2015-2020 ini.

"Jadi saya tidak berharap lolos dan tidak bermimpi lolos," tutur juru bicara pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 ini.

Untuk itu dia mengaku tidak mau terikut untuk jor-joran menghabiskan dana demi memperoleh kursi di Parlemen.

Ia pun mengaku memang jarang mengampanyekan dirinya sebagai calon legislator.

Apalagi ia kerap harus tampil sebagai juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca: Hasil Ijtima Ulama 3 Perkuat Tekad BPN Dorong Pembentukan TPF dan Pansus Kecurangan Pemilu

Bercermin pada hal itu, ia menilai pola demokrasi berbiaya tinggi harus dievaluasi kedepannya.

"Intinya demokrasi kita harus diperbaiki, terlalu liberal bahkan dari negara liberal. Kita dipaksa bersaing sesama kader partai dan juga bersaing dengan partai lain," ucapnya.

Ditambah lagi keruwetan pemilu serentak yang membuat kita juga dengan partai lain harus berjalan sama sama mendukung koalisi.

"Ini ruwet demokrasinya dan harus di perbaiki untuk 2024. Tidak ada lagi pemilu serentak dan kembalikan pemilihan hanya memilih partai saja, tidak perlu memilih caleg," jelasnya.

Yang penting, tegas dia, seleksi caleg di partai dibuat ketat dan dibentuk pansel di tiap partai oleh KPU kerjasama dengan Partai dengan metode testing yang ketat dan penilaian metode merit point.

"Maka akan menghasilkan caleg berkualitas dan berbiaya murah. Sehingga tidak banyak koruptor kedepan," jelasnya.