PDIP Siapkan Sanksi Jika JK Suka 'Over' Kewenangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terulang saat memilih Jusuf Kalla (JK) sebagai calon wakil presiden. Salah satu yang sangat dihindari adalah sifat JK yang kerap 'over' kewenangan.

Sifat JK tersebut pernah ditunjukkan saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2004-2009 lalu,  JK sering bekerja tanpa batas dan menerabas.

Karena itu, PDI Perjuangan menyiapkan beberapa pernjanjian 'pra nikah' terutama soal pembagian kerja yang jelas. Sanksi-sanksi juga diatur oleh mereka.

"Ada mekanisme penegakannya. Kepala sekolah yang lalai renggo saja langsung pecat. Pejabat absen saat sidak juga pecat. Wewenang itu ada di presiden. Komandannya jelas, tak jamin,"ujar Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari kepada Tribunnews.com, Senin(19/5/2014).

Kendati demikian kata Eva, dirinya yakin Jusuf Kalla (JK) akan bekerja penuh integritas dan tidak mengulang seperti saat menjabat bersama SBY.

"Pak JK juga kan ingin meninggalkan gading,"ujarnya.