Senin, 29 September 2025

Calon Presiden 2014

Fraksi Pendukung Prabowo-Hatta di DPR Bentuk Koalisi Permanen

Tjatur mengatakan pihaknya menolak segara bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-inlihat foto Fraksi Pendukung Prabowo-Hatta di DPR Bentuk Koalisi Permanen
Rahmad Hidayat/Tribunnews.com
Tjatur Sapto Edi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di DPR RI membentuk koalisi permanen di DPR. Koalisi itu terdiri dari Fraksi Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan PPP.

"Koalisi ini menyatakan komitmen dasar secara demokratis bersatu mendukung segala bentuk kebaikan dalam rangka memperkuat NKRI, memegang teguh Pancasila dan UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika," kata Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Hadir dalam deklarasi koalisi permanen antara lain Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Fraksi Demokrat Hidayat Nur Wahid, dan Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar.

Tjatur mengatakan koalisi akan mendukung lembaga perwakilan yang kuat. "Hari ini koalisi telah mendukung DPR RI membuat sejarah," kata Tjatur.

Hal itu terlihat dalam berhasil disahkan UU yang akan mereformasi parlemen dengan membuat wajah MPR, DPR, DPD dan DPRD yang akan berubah menjadi lebih profesional.

Kemudian mendukung pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Tjatur mengatakan koalisi berkomitmen sebagai pelaksana fungsi legislalsi, pengawasan dan anggaran di negeri ini.

Lalu mendukung penguatan dan independensi yudikatif. "Koalisi berkomitmen akan senantiasa mendukung sistem penegakan hukum yang kuat, independen dan bebas dari korupsi," ujar Tjatur.

Tjatur mengatakan pihaknya menolak segara bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kemudian menolak pencabutan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu juga mengatakan akan mendorong agenda percepatan pembangunan infrastruktur nasional sebagai pondasi pemerataan pembangunan ekonomi.

Kesepakatan lainnya, mendorong agenda peningkatan kualitas manusia Indonesia serta mendorong agenda pembangunan desa dan kerakyatan.

"Komitmen ini tidak terlepas dari seluruh program yang dilaksanakn oleh pemerintahan sekaran dan telah ditrencanakan oleh pemerintah yang akan datang. Disinilah, kami mendukung prinsip change dan continuity bahwa apa yang belum baik akan diperbaiki dan apa yang sudah baik akan didukung untuk diteruskan," imbuhnya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan