Inas: Kritik yang Dilontarkan Oposisi Terhadap Pemerintah Harus Disertai Data Akurat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Inas N Zubir, meminta kubu oposisi menyampaikan masukan kepada pemerintah dilengkapi data-data. Upaya ini dilakukan mengantisipasi penyebaran informasi hoaks atau tidak benar.

Dia menyoroti pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang beberapa kali mengungkapkan mengenai kelemahan ekonomi Indonesia selama pemerintahan di bawah presiden Joko Widodo.

"Pak Prabowo sering mengatakan perekonomian Indonesia sekarang ini buruk. Namun pernyataan tersebut tidak disertai data-data yang akurat dan shahih," ujar Inas, kepada wartawan, Kamis (29/11/2018).

Menurut dia, sebagai calon presiden, seharusnya Prabowo meyakini dan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) di setiap argumen. Hal ini, karena siapapun presiden di Indonesia, ketika menyusun nota keuangan dan RAPBN akan menggunakan data yang bersumber dari BPS sebagai acuan perhitungan-nya.

Baca: Bawaslu: Pernyataan Prabowo soal Tampang Boyolali Tak Langgar Aturan Kampanye

Lalu, Inas menjelaskan mengenai indikator yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia di era Jokowi bergairah dan lebih baik daripada pemerintahan periode sebelumnya:

Rasio wirausaha, tahun 2014 hanya 1,55%, naik di tahun 2018 menjadi 7.00%, sedangkan standar internasional mematok 2%.

Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2014 hanya 1,71% tapi pada tahun 2018 naik menjadi 4,48%

Index pembangunan manusia(IPM) pada tahun 2014 hanya 68.90% kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 70.81%.

Pengangguran dari persentase total tenaga kerja pada tahun 2014 sebesar 5.94%, kemudian turun pada bulan febuari 2018 menjadi 5.13%

Angka kemiskinan pada tahun 2014 sebesar 10.96%, untuk pertama kalinya sejak republik ini berdiri turun ke single dijit pada 2018 menjadi 9.82%

PDB Indonesia menduduki ranking 16 dunia dan terbesar di asia tenggara dimana pada tahun 2014 sebesar USD. 891 milyar, dan pada tahun 2017 naik signifikan menjadi USD. 1.016 triliun

Pertumbuhan ekonomi terus turun sejak 2010 s/d 2014 di angka 5.02%, kemudian mulai membaik, dan di tahun 2017 sudah naik kembali menjadi 5.07%

Selain itu, kata dia, bergairahnya perekonomian tidak saja terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah sampai ke desa-desa yang disebabkan adanya pertumbuhan BUMDES yang telah mencapai 40 ribu.

"Sehingga mampu menekan urbanisasi ke DKI Jaya yang turun drastis pada tahun 2018. Jadi keberhasilan Jokowi bukan saja di sektor infrastruktur tapi juga disektor perekonomian rakyat semesta," tambahnya.